Sekolah Raja: Alat Kontrol Pemerintah Kolonial Berkedok Pendidikan

Ilustrasi Sekolah Elite Zaman Kolonial (sumber: civitasbook.com)

INDOZONE.ID - Pemerintah Kolonial Hindia Belanda membuat gebrakkan di bidang pendidikan pada Abad ke-19 dengan mendirikan Sekolah Raja di Tondano, Sulawesi Utara. 

Institusi pendidikan yang didirikan tahun 1872 menjadi proyek percobaan. Sejak awal menjajah tanah Nusantara, Belanda sebenarnya tak pernah memprioritaskan pendidikan bagi pribumi. 

Kebijakan itu belakangan berubah. Hal tersebut tak lepas dari rentetan peristiwa yang melingkupinya, seperti Perang Jawa (1825-1830) dan Perang Belanda-Belgia (1830-1839).

Kebutuhan perang telah menguras kas Belanda. Gubernur Jenderal Van den Bosch pada saat itu memutar otak. 

Baca juga: MULO: Sekolah Elite Zaman Kolonial yang Jadi Cikal Bakal SMA Favorit Sekarang

Tercetuslah ide menerapkan Cultuurstelsel (tanam paksa). Dari situ muncul kebutuhan sumber daya manusia untuk mengisi posisi pegawai rendah yang dapat berbahasa Belanda dan paham administrasi kolonial.

Pegawai-pegawai ini yang bertugas mengawasi dan melaporkan hasil produksi kepada pemerintah kolonial. 

Pemerintah kolonial Hindia Belanda lantas mengucurkan dana f. 25.000 per tahun sejak 1848 untuk mendirikan sekolah bagi calon pegawai. 

Sekolah Raja akhirnya dibentuk untuk mendidik anak-anak priayi agar mampu mengisi posisi administratif di pemerintahan kolonial dan bisa digaji dengan murah.

Baca juga: Hubungan Pendidikan Sriwijaya dengan Mancanegara

Seiring kebijakan agraria tahun 1870 untuk menggenjot pemasukan ekonomi, kebutuhan tenaga kerja terdidik semakin besar.

Setelah di Tondano, Pemerintah Kolonial membuka Sekolah Raja lain di Pulau Jawa, yaitu di wilayah Bandung, Magelang, dan Probolinggo pada tahun 1878.  

Letaknya yang tersebar bertujuan  memastikan distribusi pegawai administrasi ke seluruh tempat di Jawa.

Setiap Sekolah Raja tersebut  menerima siswa dari daerah sekitarnya, seperti daerah Bandung untuk Jawa Barat; Magelang untuk Jawa Tengah; dan Probolinggo untuk Jawa Timur. 

Baca juga: 5 Momen Sejarah yang Satukan Indonesia: Jejak Persatuan Menjadi Bangsa Berdaulat dan Maju

Siswa yang diterima didominasi oleh kalangan priayi tinggi, contohnya anak bupati, patih, dan wedana. 

Pemerintah Kolonial menganggap kaum priayi tinggi ini punya pengaruh sosial yang besar, sehingga cocok menjadi alat kontrol yang mudah dikendalikan.

Untuk mendukung kebutuhan administrasi kolonial maka kurikulum Sekolah Raja dirancang secara khusus. 

Mata pelajaran yang diajarkan sangat lekat dengan kemampuan administrasi, seperti bahasa Belanda, bahasa daerah (Jawa atau Melayu), ilmu hukum, geometri, ilmu ukur tanah, sejarah serta geografi Hindia Belanda.

Baca juga: Kisah Huangdi Sang Kaisar Kuning: Sosok Legendaris Bapak Peradaban Tiongkok

Bahasa yang digunakan di Sekolah raja menggunakan bahasa Belanda, agar kelak lulusannya mampu berkomunikasi dengan pejabat kolonial.  

Pendidikan di Sekolah Raja menerapkan penanaman nilai-nilai disiplin tinggi melalui sistem pendidikan asrama yang mengurusi berbagai segala aspek kehidupan siswa, mulai dari waktu belajar, pola makan, hingga uang saku.

Sebagian besar guru-guru yang mengajar Sekolah Raja berasal dari Belanda. Meski begitu tetap ada beberapa guru pribumi yang mengajar bahasa daerah. 

Sistem yang diterapkan ini mengharuskan pengawasan ketat guna memastikan para siswa patuh.

Fokus utama kurikulum dan metode pendidikan Sekolah Raja tidak sekadar menghasilkan lulusan yang terampil secara administratif tapi juga punya loyalitas terhadap pemerintah kolonial. 

Baca juga: Ratu Kalinyamat: Srikandi Jepara Abad XVI yang Tangguh dan Visioner

Hal ini tergambarkan melalui strategi Belanda melalui pemanfaatan kaum elite pribumi sebagai perantara antara rakyat dan pemerintah kolonial untuk mempertahankan kekuasaan mereka.

Sementara rakyat jelata cuma bisa mengenyam Sekolah Dasar Kelas Dua, yang kurikulumnya jauh lebih terbatas.

Ini merupakan strategi pemerintah kolonial untuk menciptakan kesenjangan pendidikan untuk mempertahankan kontrolnya atas Hindia Belanda. 

Priayi yang dididik di Sekolah Raja diharapkan bisa menjadi pemimpin di kalangan masyarakat pribumi, sekaligus mereka tetap berada di bawah kontrol pemerintah kolonial.

Sekolah Raja baru mengalami perubahan besar pada awal abad ke-20. Sesudah Politik Etis pada tahun 1900 dijalankan, Sekolah Raja berkembang dan berubah menjadi OSVIA (Opleiding School voor Indlandche Ambtenaren). 

Para lulusan dari OSVIA ini tetap menjalankan tugas administratif, namun punya cakupan tanggung jawab yang lebih luas. 

Mereka tetap menjadi alat Belanda dalam menjalankan gigi birokrasi kolonial, tanpa perlu melibatkan langsung orang-orang Belanda dalam kegiatan administrasi sehari-hari.