Mengenal Sistem Birokrasi Pemerintahan Hindia Belanda pada Abad ke-19

Belanda: membagi daerah-daerah administrasi menjadi karesidenan-karesidenan, menyamakan gelar jabatan, memberi pejabat tugas pemerintaha, bukan hanya mengurus perdagangan dan priduksi melainkan peradilan keamanan.

Mereka jugua merencanakan untuk membirokratiskan para bupati dan pejabat di Jawa. Ringkasnya dia mempersiapkan dan memulai Nusantara sebagai negara jajahan Belanda.

Birokrasi kolonial adalah langkah untuk menuju sebuah proses yang lebih modern. Perubahan yang penting mengacu pada nilai-nilai modern, semisal dalam pengangkatan anggota birokrasi tidak lagi didasarkan pada ikatan geneologis lagi seperti halnya yang dilakukan oleh sistem birokrasi tradisional kerajaan, tetapi berdasarkan kriteria rasional.

Baca Juga: Seraung, Topi Tradisional Mirip Caping Khas Suku Dayak Kalimantan yang Jadi Simbol Kebanggaan dan Persatuan

Cara Kerja Birokrasi Kolonial di Hindia Belanda

Birokrasi pemerintahan kolonial disusun secara hierarki yang puncaknya ada pada raja Belanda, dalam mengimplementasikan kebijakan pemerintah di negara-negara jajahan termasuk Indonesia, ratu Belanda menyerahkan pada wakilnya yakni seorang Gubernur Jendral. Kekuasaan dan kewenangan Gubernur Jendral meliputi seluruh keputusan politik diatas wilayah jajahan yang dikuasainya.

Proses rekrutmen pada masa kolonial ini sangat ditentukan oleh penguasaan kolonial. Disesuaikan dengan kebutuhan pemerintahan kolonial dalam melangsungkan kekuasaan atas wilayah jajahan dari struktur birokrasi atau administrasi kolonial dan tentu saja, karena itu dijabat oleh orang-orang Belanda atau keturunan Belanda, sementara dari tingkatan bupati sampai kepada lurah merupakan organisasi administrasi asli yang merupakan warisan dari birokrasi kerajaan.

Dengan struktur birokrasi kolonial di Indonesia pada saat itu bisa terlihat dari kultur atau budaya terdapat dualisme kebudayaan dari birokrasi kolonial itu. Mondernisasi birokrasi mulai dilaksanakan akan tetapi budaya tradisional tidak dihilangkan malah cenderung dipertahankan.

Hal tersebut terjadi dengan dua kemungkinan, disatu sisi bisa jadi itu adalah masa transisi dalam memperkenalkan sistem adminstrasi yang baru, disisi lain bisa jadi hal tersebut merupakan politik dari pemerintah Kolonial dalam melangsungkan kekuasannya di Hindia Belanda.

Baca Juga: 5 Pabrik Gula Peninggalan Belanda yang Masih Beroperasi hingga Kini

Perkembangan Birokrasi Kolonial di Hindia Belanda

Pada akhir abad ke-18 hingga abad ke-19 pemerintah Belanda mulai banyak membangun lembaga-lembaga pendidikan, tidak hanya untuk membina dan mengembangkan, tetapi juga untuk membantu pemerintah Belanda dalam memabgnun infrastruktur dan mengatur kehidupan masyarakat di Indonesia.

Pada tahun 1811, pemerintah Belanda mengirim 180 tenaga pendidik dari jerman untuk mengajar di Indonesia. Pada tahun 1830-an, pemerintah Belanda membangun sekolah-sekolah di wilayah-wilayah Nusantara.

Pada tahun 1850-an sampai 1910 pemerintah Belanda banyak membangun sekolah-sekolah di wilayah-wilayah Nusantara.

Kesimpulan

Pada abad ke-19, pemerintah kolonial Belanda di Hindia-Belanda mulai membangun birokrasi kolonial untuk mengawasi wilayah jajahannya. Proses ini melibatkan pembangunan lembaga-lembaga pendidikan, pengiriman tenaga pendidik dari Jerman, dan pembangunan sekolah-sekolah di Nusantara.

Birokrasi kolonial ini merupakan instrumen resmi yang digunakan untuk mengawasi wilayah jajahan dengan tujuan memperoleh keuntungan ekonomi dan kekuasaan politik.