Kisah Pemberontakan Gwangju, Jadi Titik Balik Demokrasi Korea Selatan

Pemberontakan Gwangju.(TheShorrockFiles)

INDOZONE.ID - Presiden Korea Selatan Park Chung Hee, yang menjabat sejak 1961, dibunuh pada Oktober 1979. Setelah dia meninggal, Chun Doo Hwan mengisi kekosongan kekuasaan melalui kudeta militer pada Desember 1979.

Hukum darurat militer ditetapkan di seluruh negeri oleh Chun Doo Hwan pada 17 Mei 1980. Pada tahap ini, universitas ditutup, aktivitas politik dilarang, dan para aktivis dan pemimpin oposisi ditangkap, termasuk tokoh politik terkenal Kim Dae Jung.

Mahasiswa di Gwangju, ibu kota Provinsi Jeolla Selatan, pada 18 Mei 1980, melakukan demonstrasi karena tidak puas dengan kebijakan Chun Doo Hwan. Mereka menyatakan ketidaksetujuan mereka terhadap kekerasan politik dan menuntut kebebasan dan demokrasi.

Gwangju, ibu kota Provinsi Jeolla Selatan, menjadi pusat perlawanan publik. Mahasiswa dari Universitas Nasional Jeonnam memulai demonstrasi damai pada 18 Mei 1980 untuk menentang penangkapan Kim Dae Jung dan represi politik yang meluas.

Pada awalnya damai, demonstrasi ini berubah menjadi kekacauan ketika Chun mengerahkan pasukan khusus untuk membubarkan mereka. Militer menggunakan kekerasan yang sangat kejam; siswa ditembak, dipukuli hingga pingsan, dan ditahan tanpa alasan yang jelas.

Kejahatan militer tidak hanya tidak berhasil menghentikan protes, tetapi malah menimbulkan kemarahan yang lebih besar. Pada 21 Mei, pelajar, buruh, dan ibu rumah tangga dari Gwangju bersatu dalam solidaritas melawan pemerintah.

Mereka mengambil senjata api dari kantor polisi setempat dan mulai mempersenjatai diri. Selanjutnya, kota Gwangju berubah menjadi medan perang. Orang-orang biasa bertempur melawan pasukan bersenjata lengkap untuk mempertahankan kehormatan mereka.

Pemberontakan Gwangju.(TheShorrockFiles)

Sekitar tahun 1984 terjadi gerakan besar-besaran di semua bidang kegiatan rakyat Korea. Ini berlanjut pada tahun 1985, yang merupakan peristiwa penting dalam demokrasi Korea dengan munculnya partai demokrasi Korea baru sebagai oposisi pertama pemerintahan.

Pergeseran politik Korea dari otoritarianisme dimulai dengan pemilu Majelis Nasional pada bulan Februari 1985 dan berakhir dengan pemilihan presiden pada bulan Desember 1992 dan pelantikan pemerintah sipil baru pada bulan Februari 1993.

Rakyat Korea Selatan menghadapi banyak tantangan untuk mengembalikan pemerintahan yang lebih demokratis, yang bahkan mengakibatkan ratusan kematian akibat pemerintahan yang otoriter.

Namun keinginan untuk mengubah pemerintahan menjadi lebih demokrasi memicu berbagai pemberontakan, dimulai dengan Peristiwa Gwangju 1980 dan berakhir dengan gerakan people power 1987 yang berhasil memecat pemerintahan diktator.

Peristiwa Gwangju meletakkan dasar untuk kemajuan demokrasi Korea Selatan. Gerakan People Power tahun 1987 mengakhiri pemerintahan otoriter dengan berhasil menurunkan Presiden Chun Doo Hwan dan menandai pergantian ke pemerintahan sipil, di mana pemilihan presiden dilakukan secara langsung oleh rakyat. Selain itu, penerus pemerintahan setelah Cun, yang merupakan koleganya saat memimpin, juga dipilih oleh rakyat.