Sekolah Raja: Alat Kontrol Pemerintah Kolonial Berkedok Pendidikan

Ilustrasi Sekolah Elite Zaman Kolonial (sumber: civitasbook.com)

INDOZONE.ID - Pemerintah Kolonial Hindia Belanda membuat gebrakkan di bidang pendidikan pada Abad ke-19 dengan mendirikan Sekolah Raja di Tondano, Sulawesi Utara. 

Institusi pendidikan yang didirikan tahun 1872 menjadi proyek percobaan. Sejak awal menjajah tanah Nusantara, Belanda sebenarnya tak pernah memprioritaskan pendidikan bagi pribumi. 

Kebijakan itu belakangan berubah. Hal tersebut tak lepas dari rentetan peristiwa yang melingkupinya, seperti Perang Jawa (1825-1830) dan Perang Belanda-Belgia (1830-1839).

Kebutuhan perang telah menguras kas Belanda. Gubernur Jenderal Van den Bosch pada saat itu memutar otak. 

Baca juga: MULO: Sekolah Elite Zaman Kolonial yang Jadi Cikal Bakal SMA Favorit Sekarang

Tercetuslah ide menerapkan Cultuurstelsel (tanam paksa). Dari situ muncul kebutuhan sumber daya manusia untuk mengisi posisi pegawai rendah yang dapat berbahasa Belanda dan paham administrasi kolonial.

Pegawai-pegawai ini yang bertugas mengawasi dan melaporkan hasil produksi kepada pemerintah kolonial. 

Pemerintah kolonial Hindia Belanda lantas mengucurkan dana f. 25.000 per tahun sejak 1848 untuk mendirikan sekolah bagi calon pegawai. 

Sekolah Raja akhirnya dibentuk untuk mendidik anak-anak priayi agar mampu mengisi posisi administratif di pemerintahan kolonial dan bisa digaji dengan murah.

Baca juga: Hubungan Pendidikan Sriwijaya dengan Mancanegara

Seiring kebijakan agraria tahun 1870 untuk menggenjot pemasukan ekonomi, kebutuhan tenaga kerja terdidik semakin besar.

Setelah di Tondano, Pemerintah Kolonial membuka Sekolah Raja lain di Pulau Jawa, yaitu di wilayah Bandung, Magelang, dan Probolinggo pada tahun 1878.  

Letaknya yang tersebar bertujuan  memastikan distribusi pegawai administrasi ke seluruh tempat di Jawa.

Setiap Sekolah Raja tersebut  menerima siswa dari daerah sekitarnya, seperti daerah Bandung untuk Jawa Barat; Magelang untuk Jawa Tengah; dan Probolinggo untuk Jawa Timur.