Selasa, 16 DESEMBER 2025 • 08:30 WIB

Gebrakan Sun Yat Sen di 72 Hari Masa Jabatan Presiden yang Mengubah Wajah Tiongkok Modern

Author

INDOZONE.ID - Kebijakan Sun Yat Sen dalam pemerintahan 72 hari sebagai presiden sementara Republik Tiongkok tahun 1912 menjadi momen penting dalam sejarah lahirnya Tiongkok modern.

Setelah Revolusi Xinhai tahun 1911 yang mengguncang Dinasti Qing, Sun Yat Sen secara resmi dilantik menjadi presiden pada 1 Januari 1912 di kota Nanjing.

Meskipun hanya memimpin selama 72 hari, langkah-langkah yang diambil menandai awal dari perubahan besar bagi Tiongkok yang selama ribuan tahun hidup berdasarkan sistem monarki.

Dalam waktu singkat itu, Sun Yat Sen menekankan tiga prioritas utama: membangun pemerintahan republik, mengatur militer, dan memperkuat dasar ekonomi dengan kebijakan infrastruktur.

Berdasarkan laporan dari blog sejarah The China Story dan podcast pendidikan "Revolutions", Sun Yat Sen merancang rencana modernisasi transportasi dan komunikasi, serta mendorong partisipasi rakyat melalui dewan pemerintahan di provinsi.

Namun tantangan besar juga muncul. Meskipun Dinasti Qing sudah jatuh, negara tetap terpecah.

Para warlord menguasai wilayah utara, sementara kekuatan asing masih menekan dengan konsesi yang diperoleh selama Perang Candu.

Karena kekuatan militer yang lemah, Sun Yat Sen memilih berkompromi politik dengan Jenderal Yuan Shikai, tokoh paling kuat di Beijing.

Pada 10 Maret 1912, Sun Yat Sen mengundurkan diri dan menyerahkan jabatan presiden kepada Yuan Shikai.

Tindakan ini dilakukan untuk mencegah perang saudara dan menyelamatkan republik yang baru berdiri.

Meskipun hanya 72 hari, masa pemerintahannya menjadi landasan bagi perubahan besar di Tiongkok.

Warisan 72 Hari yang Mengubah Arah Tiongkok

Kebijakan Sun Yat Sen selama periode 72 hari sebagai Presiden Sementara Republik Tiongkok pada tahun 1912 adalah cerita tentang seorang revolusioner yang akhirnya memiliki kesempatan mengambil alih kekuasaan, meskipun hanya sebentar.

Banyak sejarawan menyebutkan masa ini sebagai "72 hari yang mengubah dunia Tiongkok".

Di berbagai blog sejarah independen seperti World History Archive, video TikTok edukasi @historywithli, serta dokumen akademik yang kamu bagikan, Sun dianggap sebagai sosok yang "lebih visioner daripada politisi berpengalaman".

Saat diangkat menjadi Presiden Sementara, ia sebenarnya mewarisi negara yang masih dalam kekacauan: bekas dinasti yang runtuh, ekonomi yang tidak stabil, rakyat yang miskin, serta campur tangan asing yang kuat.

1. Fondasi Republik: Menyongsong Akhir Monarki dan Membentuk Konstitusi,

Agenda pertama Sun adalah memastikan Tiongkok benar-benar menyatakan kebebasan dari sistem monarki.

Ia mendorong pembentukan parlemen dan merancang konstitusi awal yang mengacu pada prinsip San Min Chu I (Tiga Prinsip Rakyat): nasionalisme, demokrasi, dan kesejahteraan rakyat.

Sun ingin republik yang bukan hanya simbol, tetapi dasar untuk negara modern.

2. Modernisasi Infrastruktur: Kereta Api, Telegraf, dan Industri

Sun mengusulkan rencana pembangunan jalur kereta api nasional dan modernisasi telegraf.

Hal ini juga diulas dalam podcast “History of China”, yang menekankan bahwa Sun melihat infrastruktur sebagai "urat nadi negara baru".

Ia ingin menghubungkan wilayah-wilayah yang sebelumnya terpisah secara budaya dan ekonomi.

Meskipun kebanyakan rencana ini tidak terwujud, arah besar modernisasi sudah ditetapkan.

3. Reformasi Militer dan Diplomasi

Sun menyadari bahwa republik tidak akan bertahan jika tidak memiliki kekuatan militer.

Ia berusaha mereorganisasi struktur militer, tetapi menghadapi kenyataan bahwa hampir semua kekuatan militer berada di tangan Yuan Shikai di Beijing.

Di sinilah drama politik muncul. Blog East Asia Chronicles menjelaskan bahwa Sun memutuskan “berkompromi demi republik”—menyerahkan jabatan presiden agar Yuan bersedia memaksa Kaisar Puyi untuk turun tahta secara damai.

4. Menghadapi Tekanan Asing

Sisa-sisa perjanjian dari Perang Candu (yang juga dibahas dalam jurnal kamu) membuat Tiongkok berada dalam posisi lemah.

Sun berusaha membangun citra diplomasi baru, tetapi waktu yang terbatas selama 72 hari tidak cukup untuk perundingan besar.

Akhir dari 72 Hari dan Awal Era Baru

Dengan mengundurkan diri pada 10 Maret 1912, jabatan presiden diteruskan oleh Yuan Shikai.

Namun, masa jabatan singkat Sun tetap dianggap sebagai awal kebangkitan Tiongkok modern.

Hingga hari ini, banyak arsip digital asing mengonfirmasi bahwa tanpa periode 72 hari ini, republik mungkin sudah gagal sejak awal.

7 Kebijakan Penting Sun Yat Sen Saat Menjadi Presiden Sementara Republik Tiongkok Selama 72 Hari Tahun 1912

1. Mengakhiri Kekaisaran dan Membentuk Sistem Republik

Sun Yat Sen memastikan runtuhnya sistem kekaisaran yang berlangsung selama ribuan tahun dengan memperkenalkan struktur pemerintahan republik.

Penghapusan monarki bukan hanya perubahan politik biasa, tapi juga revolusi mental bagi rakyat Tiongkok yang terbiasa mengikuti perintah kaisar.

2. Merancang Konstitusi Sementara

Ia menyusun konstitusi awal yang menekankan hak-hak warga negara, pemilu, serta pembatasan wewenang pemerintah.

Menurut blog sejarah Global Constitution Center, konstitusi ini dianggap sebagai awal dari demokrasi Tiongkok yang belum selesai.

3. Mengembangkan Infrastruktur Nasional

Sun mengusulkan pembangunan jaringan kereta api yang luas untuk menghubungkan setiap provinsi.

Ia juga merancang pemperluasan sistem telegraf dan pos modern. Rencana ini sering dibahas dalam artikel sejarah internasional dan dokumen revolusi Tiongkok.

4. Mengusulkan Reformasi Ekonomi dan Pajak

Dengan prinsip Minsheng, yang artinya kesejahteraan rakyat, Sun menggodok pengelolaan tanah yang lebih adil dan sistem pajak yang lebih seimbang.

Meski tidak bisa dilaksanakan segera, ide ini kelak diadopsi oleh pemerintahan Kuomintang.

5. Menyusun Strategi Militer untuk Kesatuan Nasional

Sun ingin mengakhiri dominasi tentara pribadi dan menyatukan tentara nasional. Namun, kenyataannya, kekuatan militer terpusat di tangan Yuan Shikai, sehingga ia terpaksa membuat kesepakatan.

6. Mengambil Langkah Diplomatik untuk Mengembalikan Martabat Tiongkok

Setelah Tiongkok lama dipermalukan oleh negara-negara asing pasca Perang Candu, Sun memulai upaya diplomatik untuk menyamakan kembali martabat bangsa.

Ia ingin menghilangkan label Tiongkok sebagai negara lemah di Asia.