Kiprah NU di Masa Penjajahan: Dari Politik Non-Kooperatif hingga Pendidikan Melawan Belanda

KH Abdul Wahab Chasbullah dalam Sebuah Rapat Akbar Pergerakan Nasional. (sumber: nu.or.id)

INDOZONE.ID - Kiprah Nahdlatul Ulama (NU) mulai menonjol di dunia politik ketika Belanda menjalankan politik adu domba (divide et impera) untuk melemahkan bangsa Indonesia. Rakyat diadu antar suku, kelompok, hingga agama, sehingga Belanda berhasil menguasai berbagai wilayah di Nusantara.

Kebijakan-kebijakan kolonial yang menekan membuat rakyat semakin menderita. Melihat kondisi itu, NU tampil sebagai organisasi yang mengambil sikap tegas.

NU dan Politik Perlawanan

Langkah pertama NU adalah menerapkan politik non-kooperatif terhadap Belanda untuk menumbuhkan kebencian terhadap penjajah. Sikap ini terlihat ketika NU menolak menempatkan wakilnya di Volksraad (Dewan Rakyat).

Para ulama NU juga mengharamkan segala aktivitas yang berkaitan dengan kolonial, demi menumbuhkan semangat kebangsaan dan anti-penjajahan. Salah satu wujud perjuangan itu adalah berdirinya Majelis Islam A’la Indonesia (MIAI) wadah pemersatu umat Islam di masa kolonial Belanda.

Baca juga: NU dan Muhammadiyah, Dua Organisasi Keagamaan yang Saling Melengkapi dalam Membangun NKRI

NU dalam Bidang Sosial dan Keagamaan

Dalam bidang sosial-keagamaan, NU aktif memperkuat dakwah Islam untuk menghadang gerakan misionaris Belanda yang menyebarkan paham Kristen. NU berusaha agar masyarakat tetap menjaga akidah Islam sambil menanamkan jiwa nasionalisme.

Semangat itu tercermin dalam slogan “Jihad Fi Sabilillah” dan nama Nahdlatul Ulama itu sendiri, yang berarti “Kebangkitan Para Ulama”. Para kiai dan santri pun menjadi motor perjuangan rakyat dalam melawan penjajahan.

NU dan Perjuangan di Bidang Pendidikan

Pemerintah Belanda sempat menghambat perkembangan pendidikan Islam melalui berbagai kebijakan, seperti:

• Ordonansi Guru 1905, mewajibkan guru agama Islam memiliki izin mengajar.
• Ordonansi 1925, mewajibkan guru agama untuk melapor kepada aparat kolonial.
• Ordonansi Sekolah Liar 1935, yang memungkinkan penutupan sekolah tanpa izin pemerintah.

Kebijakan ini menekan pendidikan Islam, namun NU tidak tinggal diam.

Kontribusi Besar NU di Dunia Pendidikan

1. NU bersama para ulama melakukan perlawanan, baik secara diam-diam melalui pendidikan bawah tanah, maupun secara terbuka. Akibat tekanan besar dari rakyat, kebijakan sekolah liar akhirnya dicabut pada 1933.
2. NU aktif mendirikan pesantren, madrasah, dan sekolah swasta. Dalam Muktamar Kedua (1927), NU menggalang dana untuk pembangunan madrasah. Lalu pada Muktamar Ketiga (1928) NU mengunjungi pesantren besar, dan di Muktamar Keempat (1929) membentuk lembaga khusus urusan pendidikan bernama HBNO (Nahdlatoel Oelama).
3. NU fokus mencetak generasi yang Islami sekaligus nasionalis, mendidik rakyat agar cerdas dan sadar pentingnya melawan kolonialisme.
4. Pesantren bukan hanya tempat belajar agama, tapi juga pusat perlawanan. Banyak pesantren yang melatih pasukan sukarela untuk mempertahankan agama, bangsa, dan negara.

Baca juga: Riwayat Hidup K.H.R. Asnawi: Ulama Kudus Nahdlatul Ulama yang Kharismatik dan Berprinsip Teguh

“Hubbul Wathan Minal Iman” Cinta Tanah Air Sebagian dari Iman

Semangat perjuangan itu disatukan dalam pesan Hadratussyaikh KH. Hasyim Asy’ari, pendiri NU:
“Hubbul Wathan Minal Iman” cinta tanah air adalah sebagian dari iman.

Semboyan ini menjadi dasar perjuangan NU dalam membangkitkan semangat kebangsaan, menjaga persatuan umat, dan melawan penjajahan demi kemerdekaan Indonesia.