INDOZONE.ID - Bentrokan memeatikan di perbatasan negara Thailand dan Kamboja semakin meningkat. Aksi senjata dan gempuran jet mengakibatkan korban jiwa sampai 14 orang.
Sengketa perbatasan lama antara Thailand dan Kamboja kembali memanas dan berubah menjadi bentrokan berdarah pada 24 Juli 2025. Bentrokan terjadi di beberapa titik, termasuk wilayah yang diperebutkan, Prasat Ta Muen Thom.
Kedua pihak saling menuduh sebagai pemicu awal, dengan laporan baku tembak dan tembakan artileri. Thailand merespons dengan mengerahkan jet tempur F-16 untuk menyerang basis militer Kamboja.
Ketegangan ini merupakan bagian dari konflik wilayah yang sudah berlangsung lebih dari satu abad, terutama di kawasan Segitiga Zamrud, tempat bertemunya perbatasan Thailand, Kamboja, dan Laos.
Baca juga: Kisah Perlawanan Lokal yang Sering Dilupakan dalam Buku Sejarah
Namun, banyak yang belum banyak mengerti akar masalah dari konflik ini. Simak berikut ini.
Akar Sejarah Konflik Thailand-Kamboja di perbatasan
Ketegangan antara Thailand dan Kamboja sudah berlangsung sejak era kolonial. Mengutip situs Bloomberg, semua berawal dari perjanjian antara Prancis dan Siam (nama lama Thailand) di awal 1900-an yang menetapkan batas wilayah kedua negara.
Dalam perjanjian tahun 1904, disepakati bahwa batas negara mengikuti garis punggungan pegunungan (watershed) di antara keduanya.
Namun, sampai sekarang masih ada beberapa wilayah yang diperebutkan. Salah satu titik paling sensitif adalah Kuil Preah Vihear yang dibangun pada abad ke-11.
Sengketa Kuil Preah Vihear
Kamboja mengklaim kuil ini berdasarkan peta buatan Prancis tahun 1907, sementara Thailand menegaskan kuil tersebut berada di sisi mereka sesuai batas watershed.
Baca juga: Tradisi Unik Suku Kreung di Kamboja: Ada Gubuk Cinta untuk Cewek Mencari Jodoh, Ajak Cowok Masuk
Masalah ini sempat dibawa Kamboja ke Mahkamah Internasional (ICJ), yang memutuskan pada 1962 bahwa kuil tersebut memang milik Kamboja. Namun, ketegangan terus berlanjut, terutama sejak 2008 saat Kamboja mengajukan status warisan dunia untuk kuil itu ke UNESCO.
Hal ini memicu bentrokan berdarah, termasuk pada 2011 ketika terjadi pertempuran di area sekitar kuil.
Mahkamah Internasional kembali memutuskan pada 2013 bahwa wilayah di sekitar kuil juga milik Kamboja. Namun, persoalan belum selesai. Setelah bentrokan kembali terjadi pada Mei 2025, Kamboja mengajukan permohonan ke ICJ untuk menyelesaikan sengketa di empat wilayah lain, termasuk Prasat Ta Muen Thom dan Chong Bok.
Sayangnya, Thailand menolak yurisdiksi ICJ sejak putusan tahun 1960-an dan lebih memilih penyelesaian bilateral lewat Komisi Perbatasan Bersama (Joint Border Commission) yang dibentuk tahun 2000.
Dampaknya terhadap Krisis Politik di Thailand
Konflik ini juga ikut mengguncang dunia politik Thailand. Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra sempat diskors oleh Mahkamah Konstitusi pada Juli 2025 karena dituduh melanggar etika dalam penanganan isu perbatasan.
Masalah semakin rumit setelah rekaman percakapan teleponnya dengan mantan PM Kamboja, Hun Sen, bocor ke publik pada Juni lalu. Dalam percakapan itu, Paetongtarn menyalahkan militer Thailand atas ketegangan perbatasan.
Komentar itu memicu kemarahan publik dan protes di dalam negeri. Ia pun meminta maaf, namun sejumlah senator tetap menggugatnya ke pengadilan etika.
Baca juga: Frustasi Dipecat dari Kepolisian, Pria di Thailand Bunuh Puluhan Anak-anak di Tempat Penitipan
Jika dinyatakan bersalah, Paetongtarn bisa diberhentikan dari jabatannya karena konstitusi Thailand melarang pejabat tinggi yang dianggap melanggar standar etika berat.
Sementara itu, pemerintah Thailand berada di ujung tanduk setelah partai terbesar kedua dalam koalisi Paetongtarn menarik dukungan pasca skandal telepon tersebut.
Koalisi kini hanya memiliki mayoritas tipis di parlemen, membuat posisi pemerintah makin goyah.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi
Sumber: Bloomberg
Author
TERPOPULER
TAG POPULER
BERITA TERKAIT
BERITA TERBARU
