Jejak Panjang Gerakan Perempuan Indonesia, dari Kongres 1928 hingga Sarinah

Gerwani Suara Indonesia (Sumber: Wikipedia)

INDOZONE.ID - Pergerakan perempuan di Indonesia telah melalui perjalanan panjang dan dinamis, sejak masa penjajahan hingga era kemerdekaan. Gerakan ini tidak hanya menyoroti isu emansipasi, tetapi juga menjadi bagian penting dalam perjuangan melawan penjajahan dan ketidakadilan sosial.

Gagasan tentang feminisme di Indonesia turut dipengaruhi oleh tokoh-tokoh nasional, salah satunya Presiden Soekarno melalui bukunya Sarinah. Buku tersebut menjadi salah satu fondasi penting dalam membangun kesadaran kolektif mengenai hak-hak perempuan dan kemandirian mereka dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kongres Perempuan Indonesia Jadi Titik Balik

Kongres Perempuan Indonesia (KPI) menjadi momentum penting dalam sejarah gerakan perempuan nasional. Kongres pertama digelar pada 22 Desember 1928 di Yogyakarta, berdekatan dengan peristiwa Sumpah Pemuda yang berlangsung pada Oktober di tahun yang sama.

KPI menjadi wadah bagi berbagai organisasi perempuan untuk bersatu memperjuangkan hak-hak perempuan, khususnya di bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial. Kongres ini juga menandai kebangkitan perempuan Indonesia dalam perjuangan kemerdekaan bangsa.

Dalam buku Getar Gender, Soekarno membagi gerakan perempuan Indonesia ke dalam dua kategori, yakni gerakan revolusioner yang melawan penjajahan dan ketidakadilan, serta gerakan reaksioner yang mempertahankan status quo. Dalam dinamika tersebut, KPI berperan sebagai kekuatan progresif yang mendorong perubahan menuju kesetaraan dan kemerdekaan.

Baca juga: Putri Mardika: Organisasi Perempuan Pertama di Indonesia

Dinamika Gerakan Perempuan dari Masa ke Masa

Pada masa sebelum penjajahan, informasi tentang gerakan perempuan masih terbatas. Namun, sejumlah karya seperti tulisan Peter Carey tentang Perempuan-Perempuan Perkasa menggambarkan perlawanan perempuan Jawa.

Memasuki periode 1602–1928, gerakan perempuan masih bersifat individual dan lokal. Tokoh-tokoh seperti Cut Nyak Dien, Christina Martha Tiahahu, dan Laksamana Malahayati menjadi simbol perlawanan terhadap kolonialisme.

Periode 1928–1945 ditandai dengan pesatnya perkembangan gerakan perempuan pasca-Kongres Perempuan. Peran ibu dalam keluarga dan pendidikan menjadi fokus utama, sebagaimana diperjuangkan oleh tokoh seperti R.A. Kartini dan Nyi Hadjar Dewantara. Pendidikan dipandang sebagai kunci pembebasan perempuan dari penindasan.

Pada periode 1946–1965, gerakan perempuan lebih diarahkan pada isu kemiskinan dan ketidakadilan sosial, sejalan dengan gagasan Soekarno tentang peran aktif perempuan dalam pembangunan bangsa.

Namun, pada periode 1966–1980, gerakan perempuan mengalami kooptasi melalui program PKK. Meski terlibat dalam pembangunan, perempuan justru mengalami domestifikasi dan subordinasi secara struktural.

Selanjutnya, pada periode 1980–1998, gerakan perempuan terbelah antara organisasi pendukung kebijakan pemerintah dan organisasi non-pemerintah yang memperjuangkan keadilan gender secara independen. Era reformasi sejak 1998 membuka ruang baru bagi gerakan perempuan yang lebih inklusif dan terhubung secara global.

Organisasi Perempuan dan Perjuangan Kemandirian

Kongres Perempuan Indonesia. (Istimewa)

Sejak berdirinya Putri Mardika pada 1912, organisasi perempuan telah membuka jalan bagi keterlibatan perempuan dalam kehidupan sosial dan politik. Organisasi ini menekankan pentingnya pendidikan dan mendorong perempuan tampil di ruang publik.