INDOZONE.ID - Setelah gagalnya pemberontakan G30S/PKI yang bertujuan untuk menggulingkan Pemerintah Republik Indonesia yang sah, Partai Komunis Indonesia (PKI) dinyatakan sebagai partai terlarang dan dibubarkan. Perkembangan Partai Komunis bukan hanya terjadi di pulau Jawa saja, tetapi hampir di seluruh pulau-pulau lainnya termasuk di Kalimantan.
Perkembangan PKI di Kalimantan Barat tidak terlepas dari peran seorang tokoh yang bernama S. A. Sofyan. Ia melarikan diri ke hutan sejak bulan Oktober 1965. Perkembangannya pun dinilai sangatlah pesat, terbukti dengan adanya gerakan dan aksi komunis di beberapa kota seperti di Sambas, Bengkayang, Singkawang dan di Pontianak.
Dengan adanya perkembangan PKI, pemerintah pun berupaya untuk mengadakan penumpasan di seluruh pelosok tanah air. Di daerah Kodam XII/Tanjungpura, Kalimantan Barat, telah dilaksanakan berbagai macam operasi penumpasan, mulai dari Operasi Tertib I, Operasi Tertib II, Operasi Sapu Bersih I, Operasi Bersih II dan Operasi Bersih III.
Keberadaan Malaysia di tengah kendala ini membuat permasalahan dalam dan luar negeri semakin runyam. Akibatnya, keadaan di tanah air menjadi sangat tidak stabil, terlebih lagi dengan adanya berbagai aksi pemberontakan yang berbau separatis.
Salah satu contohnya adalah perseteruan antara Tentara Negara Indonesia (TNI) dan Pasukan Gerilya Rakyat Sarawak (PGRS) yang terjadi di desa Sungkung, Kecamatan Siding, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat.
Pasukan Gerilya Rakyat Sarawak (PGRS) merupakan salah satu dari 3 kelompok separatis di wilayah Kalimantan Barat yang bertujuan untuk mengadakan kekacauan di wilayah perbatasan, sekaligus memberi tempat kepada kaum komunis untuk menyertai gerakan ganyang Malaysia. Selain PGRS, 2 kelompok separatis di Kalimantan Barat lainnta adalah Partai Rakyat Kalimantan Utara (PARAKU) dan Sarawak United People’s Party (SUPP). Kelompok tersebut didirikan di Singkawang pada tahun 1965. Kelompok tersebut bernaung dibawah organisasi North Kalimantan Communist Party (NKCP).
Baca Juga: Little Boy dan Fat Man, Bom Atom yang Hancurkan Jepang hingga Akhiri Perang Dunia II
Latar Belakang Masuknya Pergerakan PKI di Kalimantan Barat
Ada dugaan bahwa anggota PKI Jakarta ikut terlibat dalam pembentukan kelompok separatis tersebut. Diduga kalau merekalah yang menunjuk tokoh-tokoh ini sebagai petinggi PKI cabang Kalimantan Barat, antara lain S.A Sofyan, Peng Tze Nen, Tan Bun Hiap dan The Bu Jiat.
Ada alasan lain dibalik munculnya kelompok separatis ini. Berawal dari sikap Presiden Soekarno yang mendukung dan menjadikan PKI sebagai garis depan dalam pemerintahannya, sudah jelas terlihat kemana arah politik yang diusung oleh Soekarno. Dari sini, kita akan melihat bagaimana kontribusi komunis di Kalimantan Barat dalam pemerintahan dan proyek politik Soekarno.
Kalimantan Barat merupakan wilayah Indonesia yang berbagi daratan dengan Malaysia dan Brunei. Inggris berusaha untuk menggabungkan koloninya di Asia Tenggara menjadi satu.
Baca Juga: Mengenal Lebih Dekat Pemilik dari Brand Fashion Ternama Dunia, Louis Vuitton
Mereka mengambil wilayah Kalimantan Utara dan Semenanjung Malaya untuk dijadikan sebagai wilayah kepemilikannya tanpa disertai persetujuan dari masyarakat Kalimantan Utara. Satu hal yang dicemaskan oleh penduduk setempat adalah adanya dominasi warga Melayu Semenanjung Malaya terhadap rakyat Kalimantan Utara.
Karena Malaysia yang saat itu berada di bawah negara persemakmuran, otomatis mereka berpihak ke Inggris. Presiden Soekarno berpendapat bahwa Malaysia hanyalah sebuah “boneka” bagi Inggris. Konsolidasi Malaysia hanya akan menambah kontrol Inggris di kawasan ini, sehingga mengancam kemerdekaan Indonesia.
Maka dari itu, Presiden Soekarno membentuk kelompok sukarelawan yang ditujukan untuk memerangi Malaysia. Dan untuk membakar semangat rakyat tanah air dalam aksi tersebut, Bung Karno menyampaikannya lewat sebuah pidato yang dinamakan “Ganyang Malaysia”.
Seruan Presiden Soekarno itu disambut dengan hangat, ditambah lagi masyarakat bisa hidup lebih baik, aman dan nyaman jika pihak Malaysia tidak mengganggu perekonomian mereka. Dalam beberapa minggu, sebanyak 21 juta orang relawan sudah mendaftar dalam aksi tersebut, kebanyakan relawannya berasal dari orang-orang etnis Tionghoa. Sebagai bentuk pelatihannya, Resimen Khusus Angkatan Darat (RPKAD) ditugaskan untuk melatih sukarelawan tersebut.
Perkembangan PKI di Kalimantan Barat
Pada tahun 1963, Tiongkok mengirim Wen Min Tjuen dan Wong Kee Chok untuk menemui Yap Chung Ho, Wong Hon, Lim Yen Hwa dan Yacob, para pemimpin komunis Serawak yang telah hijrah ke Kalimantan Barat. Pertemuan yang berlangsung di Sintang itu melahirkan kesepakatan untuk membentuk Pasukan PKI Djuweng.
Baca Juga: Fakta Tentang Vaquuita; Lumba-lumba yang Terancam Punah, Rentan dengan 'Bunyi-bunyian' di Laut
Tujuan awal terbentuknya PKI adalah untuk membebaskan diri dari federasi Malaysia yang menginginkan Serawak, Singapura, Semenanjung Malaya, Sabah dan Brunei. Gerakan ini kemudian berkembang di daerah Kalimantan Barat terutama di daerah-daerah yang berbatasan langsung dengan Malaysia, seperti Bengkayang, Sambas, Sanggau, Sintang, dan Kapuas Hulu.
PKI pun mulai menyebar di daerah perbatasan Indonesia-Malaysia, terutama di Bengkayang. Penyebaran ini ditandai dengan berdirinya pos, basis konsolidasi dan pusat pelatihan bagi para personel PKI di daerah Bengkayang, Kalimantan Barat. Fungsinya adalah untuk meningkatkan kekuatan mereka di setiap daerah Kalimantan Barat.
Penyebab tersebarnya PKI di Kalimantan Barat dipicu oleh kondisi masyarakatnya yang masih belum mendapat pendidikan yang layak, ditambah lagi dengan wilayah Kalimantan Barat yang jarang diperhatikan oleh pemerintah Ibukota dan kebudayaan yang masih berpegang teguh dengan adat istiadatnya. Melihat adanya kesempatan di situ, kaum Komunis pun lebih mudah untuk mengambil perhatian orang-orang sekitar Perbatasan Kalimantan Barat-Serawak untuk dijadikan anggota PKI.
Baca Juga: 5 Tradisi Unik Suku Madura, Salah Satunya Ritual Ojung Agar Terhindar dari Malapetaka!
Saat peristiwa G30S/PKI Tahun 1965 terjadi di Bengkayang, mereka berkolaborasi dengan kelompok Cina komunis dan melakukan aksi gerilya di daerah perbatasan Siding-Serawak dan Jagoi-Serawak.
Eksistensi PKI tidak dapat dilepaskan dari konflik Indonesia-Malaysia. Meski berlangsung dalam waktu yang cukup singkat, tapi pengaruhnya cukup besar bagi perkembangan Indonesia.
Gerakan PGRS/PARAKU bisa dibilang merupakan suatu gerakan anarkisme yang mengganggu stabilitas sosial politik di Kalimantan Barat. Menghadapi kondisi seperti itu, diperlukan sikap yang jelas dan tegas dari pemerintah Indonesia untuk menindaklanjuti gerakan PGRS/PARAKU, karena hal tersebut sudah dianggap sebagai gerakan terlarang yang mengancam kedaulatan Indonesia.
Baca Juga: William Kemmler dan Kisah Eksekusi Kursi Listrik Pertama di AS
Yang menjadi tantangan bagi pemerintah Indonesia tidak hanya soal daerah kekuasaan dalam negeri, tapi juga luar negeri, khususnya daerah Serawak. Maka dari itu, pemerintah Indonesia dan Malaysia harus bekerja sama dalam menangani masalah PGRS/PARAKU tersebut.
Menjelang akhir 1965, Jendral Soeharto memegang kekuasaan di Indonesia setelah berlangsungnya G30S/PKI. Keinginan Indonesia untuk meneruskan perang dengan Malaysia sempat berkurang hingga peperangan pun mereda. Tetapi setelah Soeharto dapat duduk dalam tampuk kepemimpinan Indonesia, terdapat perbedaan pandangan ideologi antara Soeharto dengan komunis yang menyebabkan terjadinya aksi pembantaian terhadap orang-orang yang dianggap komunis.
Usaha untuk menghabisi komunis di Kalimantan Barat baru terjadi setelah adanya rekonsiliasi dengan Malaysia. Rekonsiliasi dan perubahan politik menyebabkan Indonesia tidak lagi sejalan dengan politik PKI.
Di tahun 1966, Indonesia dan Malaysia berhasil mewujudkan perdamaiannya. Brigadir Jenderal Supardjo, yang pada saat itu menjabat sebagai Panglima Komando Tempur IV Mandau, ditangkap karena terlibat dalam upaya kudeta tersebut. Sejumlah simpatisan PKI dikabarkan melarikan diri ke hutan Kalimantan Barat untuk mendirikan PKI cabang Kalimantan Barat dan bergabung menjadi anggotanya.
Upaya Pemberantasan PKI yang Berujung pada Konflik Berdarah di Kalimantan Barat
Di bulan Juli 1967, PGRS/PARAKU mulai melancarkan aksinya dengan menyerang pangkalan udara militer Indonesia di Sanggauledo. Mereka membunuh beberapa perwira dan staf militer yang bertugas serta merebut sejumlah senjata dan amunisi milik anggota TNI.
Baca Juga: John Filip Nordlund dan Kisah Pembantaian Penumpang Kapal Feri di Swedia
Operasi pemberantasan PKI yang dilakukan oleh TNI mengalami kegagalan. Salah satu penyebabnya adalah karena keterbatasan persenjataan dan personel di lapangan. Di samping itu, warga setempat malah membantu PKI dalam melawan pasukan militer Indonesia.
Untuk mengatasi masalah itu, pemerintah mendatangkan pasukan dari Pulau Jawa untuk membantu proses penumpasan PKI di Kalimantan Barat, yaitu Pasukan Divisi Siliwangi. Sayangnya, pasukan ini tidak menguasai medan operasi, oleh karena itu mereka merekrut beberapa warga sipil sebagai pasukan terdepan.
Dalam upayanya mengalahkan PKI, pasukan TNI berupaya untuk meminimalisir jumlah korban yang berasal dari warga sipil. Seperti yang kita ketahui bahwa warga setempat menjadi pendukung utama bagi pasukan PKI, khususnya dalam memberikan bantuan logistik di medan perang. Maka dari itu, pihak militer melakukan pertemuan dengan perwakilan warga setempat agar mereka mau berkoordinasi selama operasi militer digelar.
Baca Juga: Kilas Balik Peristiwa Bom JW Marriott di Jakarta 21 Tahun Lalu, 2 Dalang Utamanya Asal Malaysia
Yang jadi fokus utama dari pertemuan ini adalah orang beretnis Tionghoa, karena merekalah yang jadi penyuplai terbesar dari persediaan logistik milik pasukan PKI. Untuk membantu tugas TNI, warga Suku Dayak ditugaskan sebagai pemisah bagi orang beretnis Tionghoa dengan pasukan TNI. Caranya dengan memberikan pengumuman di Radio dan selebaran surat undangan untuk menghadiri pertemuan yang digelar pada 11 Oktober 1967.
Seluruh kepala kampung di Bengkayang diminta untuk datang ke Samalantan. Pertemuan tersebut dihadiri Oevang Oeray dan dijaga ketat tentara. Oevang memerintahkan kepada seluruh kepala kampung, bersiap-siap menunggu hari yang disebutnya Gerakan Demonstrasi.
Awalnya, semuanya berjalan dengan sopan dan tertib. Kelompok pertama yang terdiri dari orang-orang Dayak Sambas dan Mempawah, datang dengan tertib.
Baca Juga: Mengungkap Kisah Tragis di Balik Dahsyatnya Bom Hiroshima dan Nagasaki
Selanjutnya, mereka mendatangi sejumlah toko milik pedagang Tionghoa untuk mengambil barang-barangnya, kemudian dihancurkan. Sementara orang Tionghoa lainnya dibiarkan mengungsi ke wilayah pantai.
Suasana berubah ketika beberapa pemuda Tionghoa melakukan serangan balik. Intensitas serangan pun semakin meningkat saat orang-orang Dayak mulai menggunakan senjata api. Kekerasan memuncak ketika Dayak Menyuke turut serta dalam gelombang demonstrasi tersebut.
Di tanggal 14 November 1967, kelompok Suku Dayak dari pelosok pedalaman datang. Mereka berkumpul di Menjalin dan melakukan penyisiran ke wilayah Toho, Anjungan sampai Sungai Pinyuh untuk memberantas orang beretnis Tiongkok. Merekapun tega bertindak brutal dengan membunuh dan memakan bagian tubuh korbannya.
Hal ini tentu mencemaskan pemerintah, oleh karena itu militer segera mencegah masuknya kelompok tersebut agar tidak memasuki wilayah Sungai Pinyuh lebih jauh lagi. Kerusuhan juga terjadi di Capkala dan daerah-daerah lainnya, tapi untungnya penduduk Tionghoa telah mengungsi terlebih dahulu sebelum keadaan menjadi lebih buruk.
Mereka memiliki kebun karet dan ladang, akan tetapi mereka tidak berusaha untuk mempertahankannya. Pada awalnya, para laki-laki Tionghoa berniat untuk tetap tinggal, sementara kaum perempuan dan anak-anak melarikan diri atau bersembunyi ke tempat yang lebih aman. Namun hal tersebut tidak terjadi.
Aksi kekerasan tersebut mencapai puncaknya ketika orang Dayak mulai membunuh dan membakar harta benda, toko juga mayat orang Tionghoa. Jenazah para korban dibariskan di Jalan Sebadau dan Mandor.
Baca Juga: Kisah Tragis Kasi Beck Akhmetukov, Agen MI6 Asal Turki yang Tewas di Swedia
Pada toko milik orang Tionghoa di wilayah Menjalin dan Anjungan, hampir tidak ada barang yang tersisa, namun toko tersebut masih berdiri. Padi di sawah milik orang Tionghoa pun dipanen oleh orang Dayak, walaupun padinya sendiri masih belum siap untuk dipanen.
Tim TNI berusaha untuk mengamankan kota-kota utama seperti Singkawang dan Mempawah agar tidak dimasuki oleh kelompok penyerang. Wilayah tempat terjadinya kekerasan membentang dari Bengkayang, ke Anjungan sampai ke Sanggau, kira-kira luasnya mencapai 150 KM2. Kerusuhan yang paling parah terjadi di segitiga Anjungan, Mandor dan Menjalin.
Konflik ini tentunya bertentangan jauh dengan tujuan utamanya, yakni mengincar pasukan PKI yang ada di Kalimantan Barat. Bahkan, konflik tersebut lokasinya sangat jauh dari wilayah konflik yang seharusnya.***
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi
Sumber: Jurnal IKIP PGRI Pontianak, Indonesia Zaman Doeloe
Author
TERPOPULER
TAG POPULER
BERITA TERKAIT
BERITA TERBARU
