Tragedi Gwangju 1980: Pemberontakan Rakyat yang Mengubah Sejarah Korea Selatan

Ilustrasi Tragedi Gwangju 1980 (Sumber: The Shorrock Files)

INDOZONE.ID - Krisis politik Korea Selatan mencapai titik genting setelah Presiden Park Chung Hee, yang berkuasa sejak 1961, dibunuh pada Oktober 1979. Pasca-kejadian tersebut, kekosongan kekuasaan dimanfaatkan oleh Chun Doo Hwan yang mengambil alih pemerintahan melalui kudeta militer pada Desember 1979.

Chun Doo Hwan kemudian menetapkan status darurat militer di seluruh Korea Selatan pada 17 Mei 1980. Kebijakan ini berdampak luas, mulai dari penutupan universitas, pelarangan aktivitas politik, hingga penangkapan para aktivis dan pemimpin oposisi. Salah satu tokoh politik yang ditangkap adalah Kim Dae Jung, yang dikenal sebagai figur penting dalam gerakan pro-demokrasi.

Kebijakan represif tersebut memicu gelombang perlawanan dari kalangan mahasiswa. Pada 18 Mei 1980, mahasiswa di Gwangju, ibu kota Provinsi Jeolla Selatan, menggelar demonstrasi untuk menyuarakan ketidakpuasan terhadap kebijakan Chun Doo Hwan. Mereka menolak kekerasan politik serta menuntut kebebasan dan demokrasi.

Baca juga: Kisah Pasukan Keadilan di Korea Selatan: Perjuangan Para Petani Gerilyawan dalam Menghadapi Invasi Jepang

Gwangju kemudian menjadi pusat perlawanan publik. Mahasiswa Universitas Nasional Jeonnam memulai aksi demonstrasi damai sebagai bentuk protes atas penangkapan Kim Dae Jung dan penindasan politik yang meluas. Namun, situasi berubah drastis ketika pemerintah mengerahkan pasukan khusus untuk membubarkan aksi tersebut. Aparat militer menggunakan kekerasan brutal, mulai dari penembakan, pemukulan hingga penahanan tanpa proses hukum yang jelas.

Tindakan represif militer justru memicu kemarahan yang lebih besar di tengah masyarakat. Pada 21 Mei 1980, perlawanan meluas dengan bergabungnya pelajar, buruh, hingga ibu rumah tangga dalam satu barisan solidaritas melawan pemerintah. Warga bahkan mengambil senjata api dari kantor polisi setempat dan mempersenjatai diri. Kota Gwangju pun berubah menjadi medan pertempuran antara warga sipil dan pasukan militer bersenjata lengkap.

Gelombang perlawanan rakyat terus berlanjut dalam beberapa tahun berikutnya. Sekitar tahun 1984, berbagai gerakan besar muncul di hampir seluruh sektor kehidupan masyarakat Korea Selatan. Dinamika ini berlanjut pada 1985, yang menjadi momentum penting dalam sejarah demokrasi Korea dengan munculnya partai demokrasi baru sebagai kekuatan oposisi pertama terhadap pemerintahan otoriter.

Pergeseran politik Korea Selatan dari rezim otoritarian mulai terlihat melalui pemilihan Majelis Nasional pada Februari 1985. Proses ini berlanjut hingga pemilihan presiden pada Desember 1992 dan pelantikan pemerintahan sipil baru pada Februari 1993.

Baca juga: Kisah Pemberontakan Gwangju, Jadi Titik Balik Demokrasi Korea Selatan

Perjalanan menuju demokrasi tidak berjalan mudah. Rakyat Korea Selatan harus menghadapi berbagai tantangan berat, termasuk jatuhnya ratusan korban jiwa akibat kebijakan represif pemerintah. Namun, keinginan kuat untuk membangun sistem pemerintahan yang lebih demokratis terus memicu perlawanan rakyat.

Peristiwa Gwangju 1980 menjadi fondasi penting bagi perjuangan demokrasi Korea Selatan. Gerakan tersebut kemudian berpuncak pada People Power Movement tahun 1987 yang berhasil mengakhiri pemerintahan diktator Chun Doo Hwan. Momentum ini menandai dimulainya era pemerintahan sipil, di mana presiden dipilih secara langsung oleh rakyat. Bahkan, penerus Chun Doo Hwan yang sebelumnya merupakan koleganya juga harus dipilih melalui mekanisme demokratis oleh rakyat Korea Selatan.