Kongres Perempuan 1928: Saat Suara Perempuan Menggema dalam Pergerakan Nasional

Kelompok Perempuan dari Jawa dan Sumatra berkumpul di Yogyakarta untuk mengadakan Kongres Perempuan pertama. (Sumber: INCA University)

INDOZONE.ID - Siapa bilang sejarah kemerdekaan Indonesia hanya milik kaum pria? Di masa kolonial Belanda, saat ruang gerak perempuan begitu dibatasi, justru muncul gerakan revolusioner yang membawa semangat baru bagi kaum perempuan. Di tengah tekanan budaya patriarki dan sistem kolonial yang menindas perempuan, terutama di Jawa, bangkit dan mulai menyuarakan hak-hak mereka. Inilah awal lahirnya gerakan perempuan Indonesia yang kelak terhubung erat dengan perjuangan kemerdekaan.

Perubahan besar bermula dari dunia pendidikan. Nama-nama seperti R.A. Kartini, Dewi Sartika, hingga Tjut Nyak Dien bukan sekadar simbol, mereka adalah pionir yang membuka jalan menuju kesetaraan. Sekolah-sekolah perempuan mulai bermunculan di berbagai kota, menjadi pusat penyadaran dan pemberdayaan.

Tak hanya lewat pendidikan, gerakan ini juga semakin kokoh lewat organisasi-organisasi perempuan seperti Putri Mardika (1912) dan Aisyiyah (1917). Mereka tak sekadar menuntut hak, tapi juga menyusun strategi, memperkuat literasi, membangun komunitas, dan menyusun agenda perjuangan bersama.

Puncaknya terjadi pada 22–25 Desember 1928, saat Kongres Perempuan Indonesia Pertama digelar di Yogyakarta. Ini bukan sekadar pertemuan biasa, hampir 30 organisasi perempuan dari Jawa dan Sumatera hadir. Mereka membahas isu-isu penting seperti pernikahan paksa, pernikahan usia dini, hak atas pendidikan, hingga posisi perempuan dalam masyarakat.

Kongres ini jadi bukti nyata bahwa perempuan Indonesia punya kesadaran politik dan visi kebangsaan yang kuat. Mereka tidak hanya siap berdialog, tapi juga siap bertindak.

Baca juga: Perjuangan Perempuan Indonesia: Pendidikan sebagai Senjata Melawan Ketidakadilan

Suasana saat Kongres perempuan pertama di Yogyakarta tanggal 22-25 Desember 1928. (Sumber: Historia.id)

Tokoh-tokoh muda dan progresif tampil di garda terdepan, sebut saja R.A. Soekonto, Siti Munjiah, Siti Sukaptinah, hingga Nyi Hadjar Dewantara. Mereka merumuskan langkah konkret, membentuk Perserikatan Perkumpulan Perempuan Indonesia (PPPI), menyediakan dana beasiswa untuk anak-anak perempuan, serta memperjuangkan hak-hak perempuan dalam keluarga dan masyarakat.

Dari kongres ini juga lahir satu momen bersejarah, ditetapkannya tanggal 22 Desember sebagai Hari Ibu, sebagai penghormatan atas semangat dan perjuangan perempuan dalam membangun bangsa.

Kongres-kongres perempuan terus berlanjut di tahun-tahun berikutnya, membawa agenda yang makin luas, dari hak pilih perempuan, pendidikan bahasa Indonesia, perlindungan hukum, hingga pemberantasan buta huruf. Dalam Kongres ke-4 tahun 1941 di Semarang, isu kesetaraan politik jadi sorotan utama. Perempuan tidak lagi ingin hanya didengar, mereka ingin turut menentukan arah kebijakan.

Baca juga: Evolusi Peran Perempuan Indonesia: Dari Pingitan hingga Politik

Kongres Perempuan Indonesia bukan sekadar catatan sejarah. Ia adalah bukti bahwa kemerdekaan Indonesia juga digerakkan oleh tangan-tangan perempuan yang visioner, berani, dan penuh semangat perubahan.

Hari ini, warisan itu tetap relevan, kesetaraan, pendidikan, dan partisipasi aktif dalam membangun negeri. Sebab sejarah bangsa ini tidak akan pernah lengkap tanpa suara dan perjuangan perempuan.