Transformasi Sosial Jepang di Era Meiji: Dari Sistem Feodal ke Modernisasi

Ilustrasi Jepang.

INDOZONE.ID - Menjelang runtuhnya rezim Tokugawa Ieyasu pada pertengahan abad ke-19, Jepang mengalami tekanan besar, baik dari dalam maupun luar negeri. 

Krisis politik dan ekonomi memuncak seiring ketidakmampuan pemerintah mempertahankan keamanan nasional dari ancaman asing, terutama setelah kedatangan Komodor Perry dari Amerika Serikat pada 1853. 

Ilustrasi Jepang.

Perry menuntut Jepang membuka diri setelah lebih dari dua setengah abad menjalankan kebijakan isolasi (Sakoku). Ketidakmampuan Bakufu untuk melawan tekanan ini, menimbulkan gelombang ketidakpuasan, terutama di kalangan militer yang ultranasionalis dan mendukung kaisar. 

Gerakan ini terkenal dengan seruan Sonno Joi (Hormati Kaisar, Usir Barbar), yang menjadi simbol perlawanan terhadap rezim Tokugawa.

Pada 1868, para reformis dari kalangan ningrat dan militer menggulingkan pemerintahan Tokugawa dan melancarkan gerakan yang dikenal sebagai Restorasi Meiji. 

Baca Juga: Kondisi Masyarakat Jepang pada Masa Edo di Bawah Shogun Tokugawa: Terbagi ke Beberapa Kelas Sosial

Peristiwa ini menjadi titik balik penting dalam sejarah Jepang, menandai peralihan dari sistem feodal selama berabad-abad, yang menuju era modernisasi yang terinspirasi oleh Barat. 

Pemerintahan baru membentuk tatanan politik dan sosial baru, menghancurkan sistem kelas sosial lama, terdiri dari empat kelas utama—Samurai, Petani, Pengrajin, dan Pedagang. Kelas-kelas ini digantikan oleh tiga lapisan sosial baru: Kazoku (bangsawan), Shizoku (kelas samurai), dan Heimin (rakyat biasa). 

Reformasi ini mempercepat pembauran sosial, termasuk pemberian hak untuk menggunakan nama keluarga bagi rakyat biasa pada 1870, serta izin untuk menikah antar kelas pada 1871.

Selama era Meiji, Jepang mengalami transformasi signifikan. Dari negara agraris yang bergantung pada pertanian, Jepang bergerak cepat menuju industrialisasi. 

Baca Juga: Peran Penting Daimyō di Zaman Edo Jepang: Dari Fudai Hingga Tozama

Meskipun sekitar 80 persen penduduk Jepang masih hidup dari pertanian pada awal era Meiji, kebijakan pemerintahan yang progresif memfasilitasi perkembangan industri dan infrastruktur.