Mistos atau Fakta: Orang Jawa Berada di Mana-mana, Yuk Sama-sama Kita Pahami!

Tiap keluarga dikasih dana besar (di masa itu), totalnya bisa sampai 300 golden—kalau dirupiahkan sekarang bisa sekitar Rp15-24 juta. Tapi, kenyataannya jauh dari janji manis.

Banyak keluarga yang pindah malah menghadapi hidup susah, dari infrastruktur yang buruk, layanan kesehatan dan pendidikan minim, sampai diskriminasi dari pengawas perkebunan yang mayoritas orang Eropa. Meski begitu, pada tahun 1940, lebih dari 200.000 orang Jawa sudah dipindahkan ke Sumatera.

Selain dampak ekonominya perkebunan jadi berkembang, terutama waktu krisis ekonomi tahun 1930-an program kolonisasi juga bikin ketegangan sosial. Pendatang sering bentrok sama masyarakat adat yang merasa kehilangan hak atas tanah mereka.

Belum lagi, pemerintah sering bikin desa khusus buat pendatang, yang ujung-ujungnya memperparah jarak sosial antara pendatang dan penduduk lokal. Dari segi ekonomi, meski pendatang bantu kerja di sektor perkebunan, keuntungan besar malah dinikmati perusahaan-perusahaan Eropa.

Sistem ini bikin petani lokal lebih fokus ke komoditas ekspor daripada ketahanan pangan, jadi makin bergantung sama pasar global. Dan jangan lupa, kolonisasi ini juga punya dampak buruk buat lingkungan.

Setelah merdeka, pemerintah Soekarno lanjutkan program transmigrasi sebagai solusi buat padatnya penduduk di Jawa, Madura, dan Bali.

Soekarno pertama kali bahas ide "transmigrasi" di tahun 1927, dan mulai resmi dijalankan sejak 12 Desember 1950 (yang sekarang diperingati sebagai Hari Bakti Transmigrasi).

Pemerintah bikin target ambisius: mindahin 31 juta orang dari Jawa dalam 35 tahun, yang kemudian naik jadi 49 juta orang di tahun 1951. Tapi, nyatanya nggak semua berjalan mulus.

Minimnya anggaran bikin transmigrasi nggak optimal, dan banyak transmigran kesulitan bertahan hidup karena fasilitas seperti irigasi, jalan, layanan kesehatan, dan pendidikan sangat minim.

Menurut catatan Howard Dick, kondisi ini jadi tantangan besar di dekade 1950-an. Pada tahun 1960-an, program transmigrasi makin diseriusin sebagai bagian dari rencana besar pembangunan nasional.

Pemerintahan Soekarno nggak cuma mau ngurangi kepadatan penduduk di Jawa, tapi juga pengin bikin transmigrasi jadi proyek buat menyatukan bangsa alias nation and character building.

Bahkan, Soekarno bilang kalau transmigrasi itu bagian dari revolusi sosial untuk mencapai keadilan ekonomi di seluruh Indonesia. Tahun 1960, lahirlah Perpu yang bikin aturan soal pelaksanaan transmigrasi.

Tujuannya? Biar rakyat lebih makmur, aman, dan makin solid dalam persatuan. Tapi di balik itu, ada juga motif politik.

Soekarno pengin daerah-daerah di luar Jawa tetap dalam genggaman negara, terutama wilayah-wilayah yang rawan pemberontakan kayak Sumatera dan Sulawesi, yang sempat jadi basis PRRI dan Permesta.