Kebangkitan dan Keruntuhan Keshogunan di Jepang

Lukisan Tokugawa Ieyasu, pendiri Keshogunan Tokugawa.

INDOZONE.ID - Pada masa Heian, keluarga Fujiwara merupakan sebuah keluarga aristokrat yang memiliki pengaruh besar terhadap kekaisaran Jepang.

Mereka menguasai peran penting seperti wali (Sessho) atau penasihat kekaisaran (Kampaku) dan sering kali mengendalikan pemerintahan, mengutamakan kekuasaan dan kemakmuran keluarga mereka sendiri.

Hal ini menyebabkan kecemburuan dan kebencian dari kelompok bangsawan lain, serta melemahkan kaisar dalam menjalankan pemerintahan.

Akibatnya, muncul kekacauan yang membuat kaisar berusaha membatasi kekuasaan Fujiwara.

Di bidang sosial-ekonomi, sistem shoen—tanah pribadi yang bebas pajak dan diwariskan turun-temurun—mendorong terbentuknya feodalisme.

Para bangsawan dan biara memiliki tanah luas yang bebas pajak, sementara petani kecil semakin terbebani pajak tinggi.

Banyak petani menyerahkan tanah mereka kepada bangsawan untuk mengurangi beban, yang memperkaya dan memperkuat kekuasaan para daimyo (bangsawan daerah) dibanding pemerintah pusat.

Baca Juga: Oda Nobunaga Tokoh Pemersatu Jepang Era Shogun

Sistem shoen ini membuat banyak wilayah menjadi otonom, layaknya negara dalam negara, dan melemahkan kekuatan pemerintah pusat.

Kondisi ini menjadi dasar bagi munculnya pemerintahan shogun, di mana para daimyo yang kuat akhirnya mengambil alih kekuasaan secara langsung.

Sistem Pemerintahan Shogun di Jepang

Pada era feodal Jepang (1185-1603), sistem pemerintahan menempatkan shogun sebagai pemimpin tertinggi dengan kekuasaan penuh, sementara kaisar hanya berperan sebagai simbol negara.

Sistem ini dimulai oleh Minamoto no Yoritomo, yang mendirikan pemerintahan shogun pertama pada tahun 1192 di Kamakura, dikenal sebagai Kamakura Bakufu.

Pemerintahan shogun memiliki dua divisi utama, yaitu divisi militer (samurai) dan divisi pengadilan atau hukum.

Kaisar memberikan kekuasaan militer kepada para shogun, yang dibantu oleh para daimyo atau tuan tanah, yang telah memiliki tanah secara turun-temurun sejak abad ke-10.

Para daimyo juga memiliki tentara untuk mempertahankan tanah mereka. Pada masa Kamakura, daimyo disebut Gokenin, tetapi pada periode Muromachi (1336-1573), kelas Gokenin dihapus dan digantikan oleh kelas daimyo yang lebih terstruktur.

Sistem ini menandai awal pemerintahan shogun di Jepang, di mana kekuasaan praktis berada di tangan para shogun dan daimyo, menciptakan struktur pemerintahan yang berfokus pada kekuatan militer dan perlindungan tanah-tanah feodal.

Kebijakan Pemerintahan Shogun di Jepang

Pertama, ada Keshogunan Kamakura yang berkuasa dari tahun 1192 sampai 1333. Kebijakan yang dilakukan oleh Keshogunan Kamakura antara lain mengadakan jabatan Shugo dan Jito, membentuk pemerintahan Bakufu, dan mengadakan jabatan Shikken.

Kedua, ada Keshogunan Muromachi yang berkuasa dari tahun 1333 sampai 1573. Kebijakan yang dilakukan oleh Keshogunan Muromachi, antara lain membentuk jabatan Kanrei (penasihat utama Shogun), mengadakan hubungan perdagangan dengan China dan Korea, serta mengatur kepemilikan tanah.

Ketiga, ada Keshogunan Azuchi yang berkuasa dari tahun 1573 sampai 1603. Beberapa kebijakan yang dilakukan oleh Keshogunan Azuchi, antara lain menentukan pembagian tanah pertanian serta jumlah produksi pertanian.

Selain itu, mereka juga menentukan jumlah pajak yang harus dibayar, penguasaan negara dengan kekuasaan militer, serta membantu masuknya misionaris-misionaris Ordo Jesuit ke Jepang untuk menyebarkan agama Kristen.

Keshogunan Azuchi juga ikut membantu soal keuangan dan turut campur dalam pengambilan keputusan di istana, menjalankan politik pasar bebas (rakuichi rakuza), memaksa Korea membayar upeti kepada Jepang, serta mengangkat pengikut berdasarkan prestasinya.

Terakhir, Keshogunan Tokugawa yang berkuasa dari tahun 1603 sampai 1867. Kebijakan yang diterapkan pada masa pemerintahan Keshogunan Tokugawa, antara lain mengawasi para daimyo, mengawasi hubungan dengan Kaisar, menerapkan politik isolasi (Sakoku), serta membagi status sosial dalam masyarakat.

Berakhirnya Pemerintahan Shogun

Dari aspek luar negeri, sebelum Jepang membuka diri untuk bangsa Barat, negara-negara seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Rusia, tertarik untuk memperluas perdagangan di Asia Timur.

Jepang awalnya mempertahankan kebijakan isolasi, hanya memberikan bantuan dasar bagi kapal asing yang terdampar.

Baca Juga: Kondisi Masyarakat Jepang pada Masa Edo di Bawah Shogun Tokugawa: Terbagi ke Beberapa Kelas Sosial

Namun, pada 1853, Komodor Matthew Perry dari Amerika Serikat memaksa Jepang membuka pelabuhan melalui Perjanjian Kanagawa (1854). Ini diikuti oleh perjanjian serupa dengan Inggris dan Rusia.

Pada tahun 1858, Perjanjian Townsend Harris memberi akses lebih luas bagi perdagangan Barat dan hak istimewa bagi warga asing.

Tekanan Barat ini mengakhiri politik isolasi Jepang dan menunjukkan kelemahan pemerintah Tokugawa, sehingga memperlemah kekuasaan shogun yang telah berlangsung selama berabad-abad.

Dari aspek dalam negeri, pembukaan Jepang bagi bangsa asing memicu gerakan anti-Barat dari golongan konservatif yang ingin mempertahankan kekuasaan Shogun dan mendukung kaisar.

Masyarakat Jepang terbagi menjadi tiga kelompok, yaitu pendukung Shogun yang mempertahankan isolasi, kelompok terpelajar yang menyambut pengaruh Barat, dan para daimyo yang menginginkan kekuasaan kembali ke kaisar.

Tekanan Barat memuncak setelah perjanjian perdagangan 1858 yang dirasa merugikan Jepang, sementara golongan yang menolak asing semakin kuat, didorong oleh insiden seperti pembunuhan warga Inggris di Namamigi.

Ketegangan ini akhirnya membuat Shogun Tokugawa Yoshinobu menyerahkan kekuasaan pada kaisar pada 1867, mengakhiri isolasi Jepang dan membuka jalan bagi era modernisasi Meiji.

Banner Z Creators Undip.