Dampak Praktik Sistem Tanam Paksa Tahun 1830-1870: Positif dan Negatifnya

Sistem tanam paksa yang diterapkan Belanda saat menjajah Indonesia.

INDOZONE.ID - Cultuurstelsel atau kerap dikenal sebagai sistem tanam paksa, adalah gabungan dari sistem penyerahan wajib dan sistem pajak tanah. Sistem tanam paksa ini berlangsung dari tahun 1830-1870.

Sistem tanam paksa di Jawa diterapkan di daerah-daerah yang berada di bawah kekuasaan Gubernemen Belanda, atau di bawah pemerintahan administratif Hindia-Belanda kecuali Batavia, Buitenzorg, wilayah-wilayah particuliere landerijen dan, wilayah vorstenlanden (Kartodirjo, 1991).

Dampak yang dimunculkan selama diberlakukannya sistem ini juga beragam, baik dampak positif maupun negatif

Namun, pada pelaksanaanya jika dilihat secara keseluruhan, sistem ini lebih banyak memberikan penderitaan di kalangan masyarakat pribumi.

Masyarakat pribumi yang pada awalnya bertujuan untuk memperbaiki krisis ekonomi, justru mengalami kehidupan yang mengenaskan.

Baca Juga: Mengungkap Dampak Sistem Tanam Paksa yang Masih Tersisa dalam Kehidupan Modern Indonesia

Rakyat pribumi diharuskan untuk membayar pajak dalam bentuk barang (in-natura) atau bentuk hasil pertanian mereka (Sondarika, 2019). Ketentuan pokok dari tanam paksa tertuang dalam staatsblad tahun 1834 No. 22 yang berisi:

1.     Persetujuan setiap desa menyisihkan 20%  dari tanahnya untuk ditanami tanaman wajib.

2.     Tanah yang digunakan untuk menanam tanaman wajib tidak boleh melebihi 1/5 dari total lahan.

3.     Waktu untuk mengerjakan tanaman pada tanah pertanian tidak boleh melebihi waktu tanam padi atau kurang lebih 3 bulan.

4.     Bagian tanah yang digunakan untuk menanam tanaman wajib (20%) dibebaskan pajak. Tanah yang terkena pajak adalah lahan yang tidak ditanami tanaman wajib (80%).

5.     Jika hasil panen tanaman wajib melebihi standar yang ditetapkan, maka kelebihan panen tersebut seharusnya diberikan kepada petani.

6.     Tanaman yang gagal panen, kerugiannya ditanggung oleh negara.

7.     Penduduk desa yang mengerjakan tanah diawasi ketat oleh atasan/kepala setempat secara langsung.

Berdasarkan staatsblad tersebut, sebenarnya penggunaan lahan pertanian untuk menanam produk dagangan harus didasarkan atas ketulusan rakyat atau tanpa ada paksaan dan rasa takut.

Namun pada kenyataannya, semua berjalan atas unsur paksaan dan banyak terjadi penyimpangan dari ketentuan yang sudah ditetapkan.

Selain itu, dari segi pengelolaanya, aspek politik kolonialnya di sini terlihat lebih menonjol. (Zulkarnain, 2010).

Dampak Negatif Cultuurstelsel

Pada praktik sistem tanam paksa, banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan yang merugikan rakyat pribumi dan lebih menguntungkan kolonial.

Hal ini karena muncul tenaga kerja yang murah, tapi hasil dari tanaman cash crops memberikan sumbangan paling besar bagi kaum liberalis Belanda.

Baca Juga: Jejak Sistem Pajak Tanah Era Kolonial, Masa Pemerintahan Thomas Stamford Raffles di Hindia Belanda

Dengan begitu, kesejahteraan masyarakat pribumi semakin merosot, di mana hal ini tidak sejalan dengan tujuan awal tanam paksa.

Penyimpangan pelaksaan tanam paksa ini sebagian besar disebabkan oleh adanya cultuur-procenten, di mana para pengawas sistem tanam paksa yang menyetorkan tanaman wajib melebihi standaar akan diberikan imbalan.

Hal ini membuat semua pengawas berupaya untuk menyetorkan hasil produksi sebanyak mungkin dengan mengeksploitasi rakyat.

Akibatnya, rakyat hanya menjadi mesin yang diperas karena tidak memiliki otoritas dalam menentukan hasil panen tanaman mereka (Zulkarnain, 2010).

Dampak negatif dari pelaksaanaan tanam paksa (Sondarika, 2019) sebagai berikut :

1.     Penggarapan tanaman komoditas sering menganggu kegiatan penanaman padi dan sering mengalami gagal panen, di mana padi merupakan sumber pangan utama rakyat Indonesia.

2.     Penggarapan tanaman ekspor seperti tebu memerlukan jumlah air yang sangat besar, yang mengakibatkan beban berat bagi para petani.

3.     Penanaman tebu dan nila menggunakan sebagian besar lahan sawah petani yang subur dan memiliki nilai tinggi.

4.     Penerapan sistem tanam paksa ini meningkatkan kebutuhan akan hewan penggerak petani untuk bekerja diladang, dan sebagai sarana untuk mengangkut hasil tanamanan ekspor dari pabrik menuju pelabuhan maupun sebaliknya.

5.     Muncul bahaya kelaparan dan wabah penyakit yang menyebabkan angka kematian melonjak tajam. Kelaparan menimbulkan tragedi kemanusiaan yang mengerikan di daerah Cirebon (1843), Demak (1849), dan Grobogan (1850) dengan jumlah korban yang signifikan.

Kejadian ini mengakibatkan penurunan drastis jumlah penduduk. Bersamaan dengan kelaparan juga terjadi penyakit busung lapar (hongorudim) yang menyebar di mana-mana (Ricklefs M.C, 2008).

Tidak menutup kemungkinan bahwa sistem ini juga memberikan dampak yang lain seperti kemiskinan, karena upah yang diberikan tidak adil dan muncul penderitaan baik fisik dan mental rakyat.

Pajak tinggi yang dibebankan kepada masyarakat juga semakin membebani perekonomian rakyat.

Selain itu, pada awalnya Van Den Bosch akan memberikan upah sesuai dengan fluktuasi harga pasar pada saat itu.

Jika semakin banyak hasil yang diserahkan maka semakin besar pula persentase yang mereka dapatkan, dan begitu juga sebaliknya.

Namun, hal ini dianggap tidak praktis karena petani pun tidak memahami fluktuasi harga pasar.

Tugas petani sebenarnya tidak hanya menanam tumbuhan saja, tapi juga harus memproses dan meletakkannya digudang-gudang pemerintah, tapi justru para petani mendapatkan upah yang rendah.

Baca Juga: Alasan Mengapa Masyarakat Indonesia Kerap Adakan Ritual Tolak Bala, Bagian Tradisi Budaya Leluhur?

Dampak Positif Cultuurstelsel

Dampak yang diberikan dengan adanya sistem tanam paksa ini tidak selalu memberikan dampak negatif tapi juga memberikan dampak yang positif, terutama dalam bidang perkebunan. Dampak positif praktik tanam paksa sebagai berikut:

1.     Rakyat pribumi mulai mengenal berbagai macam jenis tanaman yang laris dipasaran internasional seperti tebu, kopi, nila, dan lada.

2.     Muncul pemahaman atau pengetahuan baru tentang cara menanam tumbuhan tertentu.

3.     Muncul tenaga kerja ahli dalam kegiatan non-pertanian (perkebunan dan perpabrikan),

4.     Perbaikan dan pembaharuan fasilitas-fasilitas seperti jalan, jembatan, pabrik-pabrik, gudang, dan sebagainya, guna menunjang aktivitas sistem tanam paksa.

5.     Masyarakat menjadi lebih mengenal sistem uang yang menggantikan sistem barter in-natura.

6.     Tanam paksa dianggap berhasil meningkatkan produksi tanaman ekspor dan mendatangkan keuntungan besar.

Sistem tanam paksa memiliki sisi yang tidak selalu merugikan. Oleh karena itu, kedua hal tersebut juga penting untuk dipertimbangkan, sehingga kita bisa melihat kebijakan ini dengan perspektif yang lebih luas.

Writer: Ananda F.L

Konten ini adalah kiriman dari Z Creators Indozone. Yuk bikin cerita dan konten serumu serta dapatkan berbagai reward menarik! Let's join Z Creators dengan klik di sini.

Z Creators