INDOZONE.ID - Pemerintah kolonial Belanda menciptakan sistem pendidikan yang diskriminatif dan berbasis pada garis warna.
Pendidikan yang diselenggarakan oleh Belanda tidak bertujuan untuk mencerdaskan seluruh rakyat, melainkan untuk mempertahankan struktur sosial yang feodal.
Dengan sistem ini, masyarakat dibagi dalam kelompok-kelompok berdasarkan ras dan status sosial. Pendidikan kolonial membagi masyarakat Hindia Belanda ke dalam tiga kelompok utama, yaitu kelompok Eropa, kelompok Timur Asing (terdiri atas Arab dan Cina), serta kelompok pribumi.
Pembagian ini mencerminkan kebijakan diskriminatif yang diterapkan oleh Belanda dalam berbagai aspek kehidupan sosial. Kelompok Eropa mendapat akses pendidikan terbaik, sementara kelompok Timur Asing memiliki peluang lebih terbatas.
Baca Juga: Rihlah, Perjalanan Mencari ilmu yang Mengubah Kehidupan Migrasi Masyarakat Jawa
Di sisi lain, penduduk pribumi mengalami ketimpangan yang lebih parah, karena tidak hanya ditempatkan dalam lapisan terendah tetapi juga masih terpecah ke dalam golongan priyayi dan rakyat biasa. Golongan priyayi mendapatkan kesempatan pendidikan lebih baik dibandingkan rakyat biasa.
Priyayi, yang umumnya merupakan keturunan pejabat kerajaan atau birokrat lokal, diizinkan untuk mengenyam pendidikan di sekolah-sekolah elite yang disediakan oleh pemerintah kolonial.
Sementara itu, rakyat pribumi biasa hanya memiliki akses terbatas ke pendidikan dasar atau bahkan tidak mendapatkan pendidikan sama sekali.
Perbedaan ini semakin memperkokoh stratifikasi sosial dan mempertegas dominasi kolonial atas rakyat Indonesia. Belanda menggunakan sistem pendidikan ini sebagai alat untuk menjaga kekuasaan mereka.
Baca Juga: Kisah Kelam di Tanah Deli, Menguak Kehidupan Para Kuli Tembakau
Dengan memberikan pendidikan hanya kepada golongan tertentu, pemerintah kolonial menciptakan elit pribumi yang loyal terhadap kepentingan kolonial.
Priyayi yang telah mendapatkan pendidikan cenderung dipekerjakan sebagai pegawai pemerintah atau tenaga administrasi yang membantu mengelola kepentingan kolonial.
Sementara itu, rakyat biasa tetap berada dalam kondisi yang minim pendidikan, sehingga sulit untuk meningkatkan taraf hidup mereka atau menantang sistem yang ada.
Sekolah untuk Priyayi dan Kebijakan Diskriminatif
Pendidikan di Hindia Belanda mengalami perubahan setelah bubarnya VOC pada tahun 1799, ketika pemerintah kolonial mengambil alih sistem pendidikan secara langsung.
Peralihan dari sistem pemerintahan tidak langsung (Indirect Rule) ke sistem pemerintahan langsung (Direct Rule) membawa perubahan dalam kebijakan pendidikan, meskipun tetap bersifat diskriminatif.
Pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Daendels (1808), para bupati di Jawa diperintahkan untuk mendirikan sekolah bagi anak-anak pribumi dengan kurikulum yang menekankan budaya Jawa dan agama, bertujuan membentuk generasi yang tetap tunduk pada kekuasaan kolonial.
Kebijakan pendidikan kolonial lebih mengutamakan anak-anak Eropa dibandingkan pribumi. Selama tiga setengah dasawarsa pertama, pemerintah Belanda enggan mengeluarkan dana besar untuk pendidikan masyarakat lokal.
Sementara sekolah-sekolah elite seperti Europeesche Lagere School (ELS) didirikan di berbagai kota bagi anak-anak Belanda dan priyayi terpilih.
Selain pemerintah, pihak swasta seperti Nederlandsch Zendeling Genootschap (NZG) juga berperan dalam mendirikan sekolah bagi kalangan Eropa.
Dengan demikian, sistem pendidikan ini semakin memperkokoh stratifikasi sosial dan memperjelas perbedaan kelas di masyarakat Hindia Belanda.
Pada tahun 1903, pemerintah kolonial mendirikan Hollandsch-Inlandsche School (HIS) sebagai bentuk pendidikan dasar bagi anak-anak pribumi.
Namun, hanya anak dari keluarga pegawai negeri atau bangsawan yang dapat mengaksesnya, sehingga pendidikan tetap menjadi privilese bagi golongan tertentu.
Setelah HIS, jenjang pendidikan menengah seperti Meer Uitgebreid Lager Onderwijs (MULO) juga menerapkan seleksi ketat, yang membuat hanya sedikit pribumi mampu melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi.
Dengan sistem ini, Belanda memastikan bahwa pendidikan tidak menjadi alat mobilitas sosial bagi rakyat biasa, melainkan sarana mempertahankan struktur kolonial.
Sistem pendidikan kolonial yang diskriminatif ini mempertegas bahwa pendidikan di Hindia Belanda bukanlah hak bagi semua orang, melainkan alat kontrol sosial yang menjaga dominasi Belanda.
Dengan memberikan akses pendidikan hanya kepada golongan tertentu, Belanda berhasil menciptakan kesenjangan sosial yang berdampak panjang bahkan setelah Indonesia merdeka.
Stratifikasi pendidikan ini meninggalkan warisan ketimpangan yang masih terasa hingga kini, menunjukkan bagaimana kolonialisme tidak hanya mengeksploitasi sumber daya alam, tetapi juga membatasi akses terhadap ilmu pengetahuan dan mobilitas sosial.
Sebagai bentuk pendidikan bagi rakyat biasa, pemerintah kolonial mendirikan Sekolah Desa atau Volkschool. Sekolah ini hanya memberikan pendidikan dasar selama tiga tahun dengan kurikulum yang sangat terbatas.
Mata pelajaran yang diajarkan lebih menekankan keterampilan praktis seperti berhitung, membaca, dan menulis dalam bahasa Melayu.
Berbeda dengan HIS atau ELS yang memberikan akses ke jenjang pendidikan lebih tinggi, Sekolah Desa tidak memungkinkan siswanya untuk melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi.
Selain itu, gaji guru di Sekolah Desa sangat rendah, sehingga kualitas pengajarannya pun tidak sebanding dengan sekolah-sekolah yang diperuntukkan bagi kaum elite.
Pendidikan rakyat yang minim ini menjadi salah satu alat kontrol kolonial untuk memastikan bahwa mayoritas pribumi tetap berada dalam status sosial yang rendah.
Perlawanan terhadap Ketimpangan Pendidikan
Tokoh-tokoh pergerakan nasional mulai mengambil inisiatif untuk melawan ketidakadilan dalam sistem pendidikan kolonial.
Ki Hajar Dewantara, salah satu pelopor pendidikan Indonesia, mendirikan Taman Siswa pada tahun 1922 sebagai bentuk perlawanan terhadap sistem pendidikan yang eksklusif.
Sekolah ini membuka akses pendidikan bagi seluruh rakyat tanpa memandang status sosial, berbeda dengan sekolah-sekolah kolonial yang hanya menerima golongan tertentu.
Dengan moto "Ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, tut wuri handayani", Ki Hajar Dewantara menanamkan semangat kemerdekaan dalam dunia pendidikan, menegaskan bahwa pendidikan harus menjadi alat pembebasan, bukan alat penindasan.
Organisasi Islam seperti Muhammadiyah juga berperan besar dalam menyediakan pendidikan bagi pribumi.
Muhammadiyah mendirikan sekolah-sekolah Islam modern yang tidak hanya mengajarkan ilmu agama, tetapi juga ilmu pengetahuan umum yang relevan dengan perkembangan zaman.
Berbeda dengan pesantren tradisional yang berfokus pada pendidikan keagamaan, sekolah-sekolah Muhammadiyah mengadopsi metode pendidikan modern dengan kurikulum yang lebih luas.
Dengan langkah ini, Muhammadiyah turut berkontribusi dalam membuka akses pendidikan bagi rakyat biasa dan mempercepat munculnya kesadaran nasional di kalangan pribumi.
Media cetak menjadi alat perlawanan lain terhadap sistem pendidikan kolonial yang diskriminatif. Surat kabar dan jurnal yang diterbitkan oleh kaum pergerakan nasional mulai menyuarakan pentingnya pendidikan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia.
Para pemikir dan aktivis menuliskan gagasan mereka dalam artikel-artikel yang menyoroti bagaimana pendidikan dapat menjadi alat pembebasan dari penjajahan.
Melalui jalur ini, pemikiran bahwa pendidikan tidak boleh hanya dinikmati oleh kaum elite semakin tersebar luas di kalangan pribumi, membangkitkan kesadaran akan pentingnya perjuangan untuk mendapatkan akses pendidikan yang lebih adil.
Pada periode 1900 hingga 1930, sistem pendidikan di Indonesia mengalami perubahan yang memungkinkan lebih banyak pribumi mengakses pendidikan formal.
Sebelumnya, hanya lulusan Hollandsch-Inlandsche School (HIS) yang diizinkan melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
Namun, dalam perkembangan selanjutnya, muncul sekolah-sekolah dasar berbahasa Belanda bagi lulusan sekolah desa, seperti Vervolgschool dan Schakel School.
Keberadaan sekolah-sekolah ini memberi kesempatan bagi anak-anak pribumi untuk melanjutkan ke sekolah kejuruan atau pendidikan lanjutan, meskipun diskriminasi dalam sistem pendidikan masih tetap berlangsung.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi
Sumber: Jurnal Unigal
TERPOPULER
TAG POPULER
BERITA TERKAIT
BERITA TERBARU
