Menelusuri Sistem Tanam Paksa dan Era Liberalisme Akhir Abad 19: Perjuangan Masyarakat Jawa Melawan Kemiskinan

Kemiskinan masyarakat Jawa era penjajahan Belanda.

INDOZONE.ID - Pada awal abad ke-19, Pemerintahan Raffles berusaha untuk memperkenalkan sistem pajak tanah sebagai bagian integral dari sistem sewa tanah di wilayah jajahan.

Dasar dari sistem sewa tanah ini adalah Pemerintah Kolonial Belanda dianggap sebagai pemilik tanah dan pengganti raja-raja Indonesia, sehingga para petani yang menggarap tanah dianggap sebagai penyewa tanah pemerintah dan wajib membayar sewa.

Pribumi yang kehilangan mata pencaharian pertanian akibat adanya sistem sewa tanah masa Raffles tersebut, maka kemudian pribumi mencari peluang di luar sektor pertanian dengan menjadi tenaga kuli kontrak.

Baca Juga: Dampak Ekonomi Liberal Kolonial Hindia Belanda di Sumatera Utara Tahun 1870-1900

Hal ini menyebabkan penderitaan yang besar bagi petani dan memperburuk kondisi kemiskinan (Wahyudi, 2018).

Keadaan Ekonomi di Pulau Jawa Akhir Abad 19

Adanya sistem Tanam Paksa menyebabkan tekanan fisik dan mental yang sangat berat bagi pribumi, seperti penyebaran kemiskinan yang lebih luas, serta peningkatan drastis dalam tingkat kematian akibat kelaparan dan penyakit yang menular.

Situasi semacam ini semakin terasa nyata pada akhir abad ke-19, ketika kekuatan liberalisme dan imperialisme Barat semakin menyebar di Hindia Belanda (Utami, 2011).

Liberalisme di Hindia Belanda, terjadi antara tahun 1870 hingga 1900, pada masa itu pemerintah kolonial memberikan izin kepada pemodal swasta untuk mendirikan perusahaan dan menginvestasikan modal mereka di Hindia Belanda.

Ini merupakan periode pertama di mana pihak swasta diberi kebebasan untuk terlibat dalam sektor industri perkebunan, baik di Jawa maupun di wilayah lainnya.

Oleh sebab itu, penduduk asli desa yang pekerjaannya mayoritas sebagai petani dan pengusaha kecil hingga menengah harus bersaing dengan pemodal besar dari perusahaan asing Eropa dan Timur Asing.

Berbeda dengan keuntungan besar yang dinikmati oleh pengusaha swasta asing selama periode liberalisme, perkembangan industri perkebunan di Jawa tidak berkontribusi sama sekali pada peningkatan ekonomi pribumi, sehingga situasi tersebut semakin memperburuk kemiskinan di Pulau Jawa dan secara umum di Hindia Belanda.

Pertumbuhan jumlah penduduk yang terus menerus meningkat, akan tetapi tidak diimbangi oleh ketersediaan pangan yang memadai, sehingga menyebabkan kelaparan di seluruh wilayah.

Hal tersebut disebabkan karena tanah subur milik petani telah disewakan kepada pihak swasta, sehingga hanya tersisa lahan tandus yang sulit untuk ditanami dengan tanaman pangan seperti padi.

Meskipun pemerintah menghapus sistem tanam paksa (cultuurstelsel) pada tahun 1870, namun hal ini hanya menjadi ilusi semata.

 Pasalnya, petani masih diwajibkan membayar pajak kepada pemerintah dan lahan yang dapat digunakan untuk sumber penghasilan dirampas, akibat adanya sistem sewa tanah.

Penderitaan ini sangat dirasakan oleh beberapa daerah-daerah yang menghasilkan kopi, di mana tanah mereka tidak lagi cocok untuk ditanami dengan tanaman lain (Tasnur, dkk, 2022).

Faktor-Faktor yang Menyebabkan Kemiskinan di Pulau Jawa Akhir Abad 19

Kondisi Masyarakat Jawa menjelang akhir abad 19, masih mengalami tingkat kemiskinan yang cukup tinggi, meskipun telah menjadi pusat pemerintahan dan perdagangan di wilayah Nusantara.

Krisis perdagangan pada tahun 1885 menyebabkan pengurangan pendapatan penduduk Jawa, baik dalam bentuk upah untuk pekerjaan perkebunan maupun sewa tanah.

Kemudian menjelang akhir abad ke-19, penurunan tingkat kesejahteraan masyarakat Jawa juga tercermin dari penurunan angka berbagai impor barang kebutuhan seperti konsumsi dan tekstil (Tasnur, dkk, 2022).

Beberapa faktor yang menyebabkan kemiskinan masyarakat Hindia Belanda, khususnya Jawa, antara lain:

• Kemiskinan ditentukan oleh perbandingan antara jumlah penduduk dengan faktor-faktor produksi lainnya seperti tanah dan modal. Meskipun jumlah penduduk Jawa besar, namun modal yang dimiliki sangat terbatas.
• Tingkat kemajuan sosial-ekonomi masyarakat Jawa belum mencapai tingkat yang memadai, sehingga mereka hanya dijadikan sebagai alat oleh kaum kapitalis.
• Tingkat pendidikan yang rendah sehingga dimanfaatkan oleh pemilik modal sebagai sumber tenaga kerja dengan upah rendah.
• Penghasilan masyarakat mengecil karena diterapkannya sistem verscoot (uang muka) yang memberatkan.
• Meskipun sistem tanam paksa dihapus, namun kemudian diberlakukan sistem batig saldo. Penerapan sistem ini menyebabkan pekerja pribumi di perusahaan swasta tidak menerima upah yang layak, sehingga mengurangi pendapatan penduduk dan dapat meningkatkan kemiskinan.
• Terjadinya krisis pada tahun 1885, yaitu turunnya harga barang-barang ekspor dari Hindia Belanda menyebabkan menurunnya aktivitas pengusaha perkebunan gula, sehingga mengakibatkan penurunan upah dan sewa tanah bagi penduduk, serta memperparah kondisi kemiskinan rakyat pribumi.

Konten ini adalah kiriman dari Z Creators Indozone.Yuk bikin cerita dan konten serumu serta dapatkan berbagai reward menarik! Let's join Z Creators dengan klik di sini.