INDOZONE.ID - Akar sistem kasta telah ada sejak lama. Beberapa referensi tentangnya ditemukan dalam "Rigveda", kumpulan himne suci Hindu yang ditulis sekitar tahun 1500 SM, serta dalam "Manusmruti", kerangka moral dan hukum Hindu.
Menurut sejumlah cendekiawan, teks-teks ini menetapkan elemen-elemen dasar sistem kasta yang dikenal saat ini, termasuk peringkat sosial berdasarkan gagasan kemurnian ritual dan pengucilan sosial.
Namun, baru pada abad-abad menjelang pemerintahan Inggris, sistem kasta modern mulai berperan signifikan secara sosial.
Dengan runtuhnya Dinasti Mughal, serangkaian penguasa Islam di India, kasta menjadi alat untuk membedakan strata sosial dan membangun legitimasi.
Selama masa kolonial Inggris, sistem kasta semakin diperkuat, menjadi instrumen yang berguna bagi pemerintah kolonial untuk memahami dan mengendalikan dinamika sosial di wilayah tersebut.
Secara historis, sistem kasta membatasi interaksi antar kasta dan mendorong diskriminasi terhadap kasta yang berperingkat lebih rendah, sekaligus mendukung hak istimewa kasta yang berperingkat lebih tinggi.
Kesempatan usaha dan profesi sering kali hanya diperuntukkan bagi kasta yang berperingkat lebih tinggi, sementara kasta rendah umumnya dipekerjakan dalam tugas-tugas kasar. Hingga kini, kesenjangan ini masih terasa.
Di banyak desa, masyarakat hidup terpisah berdasarkan kasta, dengan batas-batas yang tidak boleh dilanggar oleh mereka yang berasal dari kasta lebih rendah.
Baca Juga: Mengurai Tradisi Halal Bihalal Lebaran Idul Fitri dan Kaitannya dengan Hukum Islam
Mereka juga dilarang menggunakan sumur yang sama atau minum di warung teh yang sama dengan kasta lebih tinggi.
Lingkungan kasta rendah sering kali tidak memiliki fasilitas listrik, sanitasi, atau pompa air. Akses ke pendidikan, perumahan, dan layanan kesehatan yang lebih baik umumnya tidak tersedia bagi mereka, berbeda dengan kasta yang lebih tinggi.
Sistem kasta di India mendorong pengucilan yang, menurut para kritikus, memperburuk ketidaksetaraan bagi mereka yang berada di dasar hierarki.
Dalam sistem kasta ini, pekerjaan secara historis diwariskan, dan ditambah dengan stratifikasi sosial yang ketat terutama melalui praktik endogami di mana seseorang hanya boleh menikah dalam kasta yang sama sistem ini menjadi semakin kaku.
Mereka yang tinggal di jatis yang kurang disukai, terutama di daerah pedesaan, sering kali terpaksa menjual anak-anak mereka untuk melunasi utang, terutama di wilayah di mana undang-undang tidak sepenuhnya melarang praktik tersebut.
Mereka juga bisa dipaksa menjalani pekerjaan bergaji rendah, seperti membersihkan sampah. Lebih jauh lagi, segregasi yang terinspirasi oleh diskriminasi kasta dikaitkan dengan akses yang terbatas pada pendidikan, layanan kesehatan, dan bahkan bantuan kemanusiaan setelah bencana.
Pemerintah India juga telah memberlakukan berbagai undang-undang dan melakukan reformasi untuk mengurangi diskriminasi serta meningkatkan kualitas hidup kelompok masyarakat yang rentan.
Beberapa langkah signifikan yang diambil, antara lain, menjamin hak asasi manusia yang fundamental melalui konstitusi, menghapuskan praktik "tak tersentuh" pada tahun 1950, serta menerapkan Undang-Undang Pencegahan Kekerasan terhadap Kasta Terjadwal dan Suku Terjadwal pada tahun 1989.
Selain itu, pemerintah juga menyediakan kebijakan reservasi di institusi pendidikan dan kesempatan kerja, serta membentuk departemen kesejahteraan sosial dan komisi nasional untuk kesejahteraan kasta dan suku terjadwal.
Berbagai upaya ini telah memberikan sedikit kelegaan bagi kelompok masyarakat yang kasta bawah, terutama di daerah perkotaan yang menunjukkan dampak positif dan beberapa perbaikan.
Meskipun berbagai kebijakan telah diimplementasikan untuk mengurangi diskriminasi, tantangan masih tetap ada, terutama di daerah pedesaan.
Upaya berkelanjutan dan peningkatan kesadaran masyarakat diperlukan agar dapat membawa perubahan yang lebih merata dan mendalam bagi seluruh lapisan masyarakat India.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi
Sumber: Voxdev.org