Seberapa Layak Soeharto Jadi Pahlawan Nasional? Ini Kata Pakar Sejarah

Soeharto melakukan tradisi kejawen selama masa kepimpinan

INDOZONE.ID - Wacana untuk menjadikan mantan presiden Soeharto sebagai pahlawan nasional menuai pro kontra di antara masyarakat. Bahkan tak sedikit yang beradu argumen di media sosial tentang kelayakan sosoknya menerima gelar tersebut.

Banyak yang menganggap ia mememang layak karena pernah memimpin perjuangan kemerdekaan dan menjadi bapak pembangunan nasional di masanya, namun tak sedikit juga yang tak setuju lantaran pelanggaran HAM, korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), serta menguatnya peran militer dalam ranah sipil.

Menurut Guru Besar Sejarah Universitas Diponegoro sekaligus Editor Umum Proyek Penulisan Ulang Sejarah Nasional Indonesia, Prof. Dr. Singgih Tri Sulistiyono, M.Hum., kelayakan mantan presiden kedua Republik Indonesia memang memiliki dimensi yang kompleks.

"Pertanyaan mengenai kelayakan Bapak Soeharto untuk diusulkan sebagai Pahlawan Nasional memang mengandung dimensi historis dan moral yang sangat kompleks. Namun bila kita menempatkannya dalam konteks sejarah bangsa yang luas, tidak dapat disangkal bahwa Soeharto memiliki jasa besar dalam menyelamatkan Indonesia dari kemelut politik, sosial, dan ideologis yang hampir menghancurkan bangsa pada pertengahan 1960-an," ungkapnya saat diwawancarai Indozone.

Baca juga: Kisah Villa Angker Diduga Milik Keluarga Soeharto, Minta Sesajen Daging Mentah Tiap Jumat Kliwon

Soeharto sebagai sosok stabilisator

5 Jasa Dan Kehebatan Soeharto Untuk Indonesia (wikimedia.org)

Pada masa menjelang dan sesudah peristiwa 1965, menurutnya, Indonesia berada di ambang disintegrasi. Konflik ideologi antara nasionalis, agama, dan komunis memuncak dalam pertumpahan darah, ekonomi runtuh dengan inflasi mencapai ratusan persen, dan kepercayaan rakyat terhadap pemerintah nyaris hilang. 

"Dalam situasi seperti itu, munculnya Soeharto bukan sekadar sebagai figur militer, tetapi sebagai sosok stabilisator yang berhasil mengembalikan ketertiban, menegakkan kembali kepercayaan terhadap negara, dan menghentikan kekacauan yang berpotensi menjerumuskan Indonesia ke dalam perang saudara," tambahnya. 

Selain itu, Singgih menyebutkan langkah-langkah awal yang diambil Soeharto baik dalam mengamankan negara dari ancaman kudeta maupun menata kembali pemerintahan mewujudkan kepemimpinan yang tegas dan efektif. Ia mengonsolidasikan kekuatan nasional, menormalkan kehidupan politik, dan membuka jalan bagi proses pembangunan ekonomi yang sistematis melalui program jangka panjang yang berorientasi pada kemandirian pangan, stabilitas moneter, dan pemerataan pembangunan. 

Dalam dua dekade pertama Orde Baru, bangsa Indonesia merasakan stabilitas politik yang relatif terjaga dan pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan, suatu capaian yang jarang terjadi di banyak negara pascakolonial pada masa itu.

"Selain aspek ekonomi dan politik, jasa besar Soeharto juga tampak pada upayanya meneguhkan kembali Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Di tengah ancaman ideologi yang saling bertentangan, Soeharto berhasil mengembalikan Pancasila ke pusat kesadaran nasional, bukan hanya sebagai simbol konstitusional, tetapi sebagai pedoman moral dan ideologis."

Baca juga: Soeharto dan Tradisi Kejawen: Kisah Ziarah ke Gunung Srandil

"Melalui kebijakan indoktrinasi P4 dan pendidikan kewarganegaraan, ia menanamkan kembali kesadaran akan pentingnya persatuan dan kesetiaan terhadap nilai-nilai dasar bangsa. Walaupun kemudian kebijakan tersebut sering dikritik karena bersifat top-down, tak dapat dipungkiri bahwa upaya itu turut menjaga fondasi ideologis Indonesia agar tidak terpecah oleh arus ekstremisme dan disintegrasi," jelasnya. 

Soal pelanggaran HAM dan pratik kekuasaan yang panjang

Pangkostrad Mayor Jenderal Soeharto, 2 kiri dengan kacamata hitam di Lubang Buaya, 6 Oktober 1965 (AP)

Menurut Singgih, menilai Soeharto hanya dari satu sisi akan menimbulkan ketimpangan moral dalam membaca sejarah. Sejarahnya memang tidak steril dari kesalahan dan kritik, terutama dalam hal pelanggaran hak asasi manusia dan praktik kekuasaan yang terlalu panjang. 

Singgih menyinggung soal keseimbangan sejarah lantaran jasa besar Soeharto dalam menyelamatkan bangsa dari kehancuran, memulihkan stabilitas nasional, dan meneguhkan kembali dasar ideologis negara, merupakan fakta historis yang tak dapat dihapus.

"Pro dan kontra terhadap pengusulan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional sebaiknya tidak dipandang semata sebagai pertarungan politik ingatan, melainkan sebagai bagian dari proses bangsa ini untuk menilai masa lalunya dengan jujur dan berimbang."

"Soeharto mungkin tidak tanpa cela, tetapi jasa-jasanya terhadap keberlangsungan Republik Indonesia sangatlah nyata. Dalam ukuran historis dan kenegaraan, ia adalah sosok yang telah menjaga agar bangsa ini tidak runtuh di saat genting, dan telah menegakkan kembali Pancasila sebagai kompas moral bangsa."

Dengan demikian, pengusulan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional bukan semata soal pengakuan pribadi, melainkan refleksi atas satu fase sejarah di mana kepemimpinannya berperan besar dalam memastikan Indonesia tetap berdiri sebagai negara merdeka, berdaulat, dan berpancasila.