Ilustrasi Boxer Protocol (Sumber: Wikipedia)
INDOZONE.ID - Perang sering kali dianggap berakhir ketika peluru terakhir ditembakkan atau salah satu pihak mengibarkan bendera putih. Namun, dalam catatan sejarah Tiongkok modern, luka yang paling dalam justru tidak tercipta di medan tempur, melainkan di atas meja perundingan.
Luka tersebut bernama Boxer Protocol 1901. Jika peristiwa Boxer Rebellion adalah momen ketika fisik Tiongkok dihajar habis-habisan oleh kekuatan asing, maka Boxer Protocol adalah tamparan keras yang efeknya membuat negara tersebut “rungkad” atau hancur secara sistemik selama puluhan tahun setelahnya.
Dokumen ini ditandatangani pada September 1901, setelah Dinasti Qing menderita kekalahan telak melawan Aliansi Delapan Negara. Di atas kertas, dokumen ini diberi label diplomatis sebagai perjanjian damai.
Namun, bagi rakyat dan sejarawan, ini lebih tepat disebut sebagai nota kekalahan nasional yang melegalkan penghinaan terhadap sebuah bangsa yang pernah berjaya.
Secara teknis, Boxer Protocol adalah sebuah perjanjian antara Dinasti Qing dengan delapan kekuatan besar dunia saat itu, yakni Inggris, Prancis, Jerman, Rusia, Jepang, Amerika Serikat, Italia, dan Austria-Hungaria. Namun, jangan bayangkan ini sebagai negosiasi setara di mana kedua belah pihak saling tawar-menawar.
Isi perjanjian ini murni merupakan daftar hukuman atau sanksi berat yang harus ditelan bulat-bulat oleh pihak yang kalah. Penggunaan istilah “protokol” hanyalah bahasa halus diplomasi, padahal realitanya Dinasti Qing tidak memiliki ruang gerak sedikit pun.
Tanda tangan yang dibubuhkan oleh perwakilan Tiongkok saat itu bukanlah demi perdamaian sejati, melainkan langkah putus asa agar negara tidak langsung dibubarkan atau dijajah total saat itu juga.
Bagian paling brutal dan tidak masuk akal dari protokol ini adalah sanksi finansialnya. Dinasti Qing diwajibkan membayar ganti rugi perang sebesar 450 juta tael perak.
Angka ini saja sudah fantastis, namun menjadi jauh lebih mencekik karena ditambah bunga sekitar 4 persen per tahun yang harus dicicil selama hampir 40 tahun. Akibat bunga berbunga ini, total yang harus dibayarkan membengkak berkali-kali lipat dari angka pokoknya.
Dampak ekonominya langsung menghantam sendi-sendi kehidupan rakyat. Pemerintah Dinasti Qing terpaksa menaikkan pajak secara besar-besaran demi membayar cicilan utang tersebut.
Anggaran negara bocor parah, dan segala rencana reformasi atau pembangunan infrastruktur menjadi mandek karena kas negara habis hanya untuk membayar denda kepada pihak asing.
Secara ekonomi, Tiongkok dipaksa hidup seperti negara yang mencicil kekalahannya sendiri setiap tahun.
Masalah uang hanyalah satu sisi dari koin penderitaan ini. Sisi lainnya adalah hilangnya kedaulatan di rumah sendiri. Boxer Protocol memberikan izin legal bagi pasukan asing untuk menempatkan militer mereka secara permanen di titik-titik strategis, terutama di Beijing dan jalur vital menuju pelabuhan laut.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi
Sumber: Berbagai Sumber