Mengenal Sistem Birokrasi Pemerintahan Hindia Belanda pada Abad ke-19

  Para PNS pada masa kolonial.

INDOZONE.ID - Birokrasi adalah sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai pemerintahan karena telah berpegang pada hierarki dan jenjang jabatan. Secara etimologi, birokrasi diambil dari kata bereau dalam bahasa Prancis dan kratos dalam bahasa Yunani.

Bureau berarti meja tulis, sedangkan kratos artinya pemerintahan. Maka birokrasi adalah sekumpulan orang yang bekerja di balik meja, baik di perkantoran atau di bidang pemerintahan.

Max Weber, seorang ahli politik dan sosiolog dari Jerman mendefinisikan birokrasi adalah suatu bentuk organisasi yang penerapannya berhubungan dengan tujuan yang hendak dicapai.

Sementara menurut Fritz Morstein Marx, birokrasi adalah tipe organisasi yang biasa digunakan pemerintahan modern untuk melaksanakan tugas yang sifatnya spesialis dan dilakukan oleh aparatur pemerintah dalam suatu sistem administrasi.

Baca Juga: Mengungkap Kekuasaan Inggris di Pulau Bangka Tahun 1811–1814 Masehi

Kondisi Indonesia pada abad 19 terdefinisi oleh sistem tanam paksa, sistem politik liberal, dan sistem politik etis yang diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda. Pada awalnya, sistem tanam paksa tidak diutamakan hanya oleh pemerintah Belanda tetapi juga oleh pemerintah Hindia-Belanda.

Pada tengah abad ke-19, sistem tanam paksa menunjukkan penyimpangan, dan para pengawas melakukan pemaksaan kerja pada rakyat Indonesia.

Setelah bangsa Belanda mendirikan pemerintahan Hindia-Belanda dan diikuti dengan membenahi sistem pemerintahan dan menggunakan prinsip-prinsip birokrasi modern, dia yang lantas mereformasi sistem administrasi, memberi para pejabat tugas pemerintahan yang bukan hanya mengurus perdagangan dan produksi melainkan peradilan dan keamanan.

Dia juga merencanakan membirokratiskan para bupati dan pejabat Jawa, ringkasnya dia mempersiapkan Nusantara sebagai ‘jajahan’ Belanda.

Baca Juga: Menelisik Masjid Saksi Penyebaran Islam di Kota Jogja, Salah Satunya Ada Masyuro Tempat Ibadah Raja

Kajian historis sejarah pertumbuhan birokrasi untuk menjelaskan birokrasi di Indonesia keterkaitan menjadi bagian penting untuk melihat kemunculan berbagai fenomena dan persoalan-persoalan yang terjadi dalam tubuh birokrasi seperti halnya korupsi, kolusi, nepotisme dan tidak tumbuhnya budaya pelayanan dalam birokrasi Indonesia. Pada masa ini juga kita bisa lihat

bagaimana para birokrat yang berada dalam sebuah birokrasi selalu mencari keuntungan dan melakukan proses akumulasi kapital dan memperkaya diri atau yang sering kita sebut dengan kapitalisme birokratik. Sistem oligarki dalam sistem birokrasi masih kuat dan terjadi dalam menjalankan proses pemerintahan.

Mengenal Birokrasi Kolonial

Birokrasi Kolonial adalah sebuah instrumen resmi yang melakukan fungsi-fungsi pemerintahan yang sesungguhnya adalah alat bagi penjajah untuk melakukan proses pengawasan terhadap wilayah jajahan sehingga mempermudah mengambil keuntungan atas wilayah jajahan yang harapannya mampu memberikan surplus ekonomi bagi negri induk. Inti dari kepentingannya adalah kepentingan dalam sektor ekonomi dan kekuasaan politik.

Dalam konteks ini Indonesia setelah bangsa Belanda mendirikan pemerintahan Hindia Belanda dan diikuti dengan pembenahan sistem pemerintahan dengan menggunakan prinsip-prinsip modern, kemudian dia yang lantas mereformasi sistem administrasi.

Belanda: membagi daerah-daerah administrasi menjadi karesidenan-karesidenan, menyamakan gelar jabatan, memberi pejabat tugas pemerintaha, bukan hanya mengurus perdagangan dan priduksi melainkan peradilan keamanan.

Mereka jugua merencanakan untuk membirokratiskan para bupati dan pejabat di Jawa. Ringkasnya dia mempersiapkan dan memulai Nusantara sebagai negara jajahan Belanda.

Birokrasi kolonial adalah langkah untuk menuju sebuah proses yang lebih modern. Perubahan yang penting mengacu pada nilai-nilai modern, semisal dalam pengangkatan anggota birokrasi tidak lagi didasarkan pada ikatan geneologis lagi seperti halnya yang dilakukan oleh sistem birokrasi tradisional kerajaan, tetapi berdasarkan kriteria rasional.

Baca Juga: Seraung, Topi Tradisional Mirip Caping Khas Suku Dayak Kalimantan yang Jadi Simbol Kebanggaan dan Persatuan

Cara Kerja Birokrasi Kolonial di Hindia Belanda

Birokrasi pemerintahan kolonial disusun secara hierarki yang puncaknya ada pada raja Belanda, dalam mengimplementasikan kebijakan pemerintah di negara-negara jajahan termasuk Indonesia, ratu Belanda menyerahkan pada wakilnya yakni seorang Gubernur Jendral. Kekuasaan dan kewenangan Gubernur Jendral meliputi seluruh keputusan politik diatas wilayah jajahan yang dikuasainya.

Proses rekrutmen pada masa kolonial ini sangat ditentukan oleh penguasaan kolonial. Disesuaikan dengan kebutuhan pemerintahan kolonial dalam melangsungkan kekuasaan atas wilayah jajahan dari struktur birokrasi atau administrasi kolonial dan tentu saja, karena itu dijabat oleh orang-orang Belanda atau keturunan Belanda, sementara dari tingkatan bupati sampai kepada lurah merupakan organisasi administrasi asli yang merupakan warisan dari birokrasi kerajaan.

Dengan struktur birokrasi kolonial di Indonesia pada saat itu bisa terlihat dari kultur atau budaya terdapat dualisme kebudayaan dari birokrasi kolonial itu. Mondernisasi birokrasi mulai dilaksanakan akan tetapi budaya tradisional tidak dihilangkan malah cenderung dipertahankan.

Hal tersebut terjadi dengan dua kemungkinan, disatu sisi bisa jadi itu adalah masa transisi dalam memperkenalkan sistem adminstrasi yang baru, disisi lain bisa jadi hal tersebut merupakan politik dari pemerintah Kolonial dalam melangsungkan kekuasannya di Hindia Belanda.

Baca Juga: 5 Pabrik Gula Peninggalan Belanda yang Masih Beroperasi hingga Kini

Perkembangan Birokrasi Kolonial di Hindia Belanda

Pada akhir abad ke-18 hingga abad ke-19 pemerintah Belanda mulai banyak membangun lembaga-lembaga pendidikan, tidak hanya untuk membina dan mengembangkan, tetapi juga untuk membantu pemerintah Belanda dalam memabgnun infrastruktur dan mengatur kehidupan masyarakat di Indonesia.

Pada tahun 1811, pemerintah Belanda mengirim 180 tenaga pendidik dari jerman untuk mengajar di Indonesia. Pada tahun 1830-an, pemerintah Belanda membangun sekolah-sekolah di wilayah-wilayah Nusantara.

Pada tahun 1850-an sampai 1910 pemerintah Belanda banyak membangun sekolah-sekolah di wilayah-wilayah Nusantara.

Kesimpulan

Pada abad ke-19, pemerintah kolonial Belanda di Hindia-Belanda mulai membangun birokrasi kolonial untuk mengawasi wilayah jajahannya. Proses ini melibatkan pembangunan lembaga-lembaga pendidikan, pengiriman tenaga pendidik dari Jerman, dan pembangunan sekolah-sekolah di Nusantara.

Birokrasi kolonial ini merupakan instrumen resmi yang digunakan untuk mengawasi wilayah jajahan dengan tujuan memperoleh keuntungan ekonomi dan kekuasaan politik.

Selain itu, terjadi perubahan nilai-nilai modern dalam pengangkatan anggota birokrasi, di mana tidak lagi didasarkan pada ikatan genealogis seperti pada sistem birokrasi tradisional kerajaan.

Proses rekrutmen pada masa kolonial sangat dipengaruhi oleh penguasaan kolonial dan struktur birokrasi kolonial menunjukkan dualisme budaya antara modernisasi birokrasi dan pemertahanan budaya tradisional.

Dalam konteks Indonesia, birokrasi kolonial Belanda merupakan langkah menuju proses yang lebih modern dengan pembentukan pemerintahan Hindia Belanda, pembenahan sistem administrasi, dan rencana membirokratiskan para bupati dan pejabat di Jawa.

Namun, kajian historis menunjukkan bahwa birokrasi di Indonesia juga menghadapi berbagai persoalan seperti korupsi, kolusi, nepotisme, dan kurangnya budaya pelayanan.

Konten ini adalah kiriman dari Z Creators Indozone.Yuk bikin cerita dan konten serumu serta dapatkan berbagai reward menarik! Let's join Z Creators dengan klik di sini.

Banner Z Creators.